Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap memiliki risiko tinggi dari tindak korupsi. Hal itu menjadi tugas para aparat pengawas intern pemerintah (APIP) untuk membangun tata kelola dan manajemen risiko.
"Indonesia sebagai suatu negara masih dianggap sebagai negara yang punya resiko tinggi dari sisi tata kelola dari sisi korupsi dari sisi pelanggaran," kata Sri Mulyani dalam acara Rakornas AAIPI secara virtual, Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Adanya anggapan sebagai negara yang sangat berisiko tinggi dari tindak korupsi maupun pelanggaran lainnya, Sri Mulyani menyebut para aparat pengawas hingga saat ini tidak boleh cepat puas dengan kinerja yang selama ini dicapai.
"Jadi kita secara profesional sebagai sebuah asosiasi untuk para internal auditor sudah selayaknya dan seharusnya merasa tidak puas itu dalam suasana biasa," ujar Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan membangun kredibilitas dan reputasi sebuah sistem pemerintahan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kredibilitas dan reputasi perlu dibangun dengan waktu yang lama.
Menurut dia, jika para aparat pengawas intern pemerintah lengah terhadap kebijakan-kebijakan yang kurang tepat, maka kredibilitas dan reputasi yang selama ini dibangun pun hilang dengan sekejap.
"Membangun dengan segala pengorbanan dengan segala upaya itu pun akan membutuhkan waktu lama untuk membangun sebuah reputasi, kredibilitas. Namun bisa hancur dalam seketika 1 hari, dalam 1 detik begitu ada pelanggaran terhadap tata kelola, korupsi contohnya," jelas Sri Mulyani.
Lanjut halaman berikutnya>>>
