Pemerintah Gandeng Fintech Kejar Target Penerimaan Pajak

Dana Aditiasari - detikFinance
Jumat, 25 Des 2020 14:50 WIB
Ekonomi Lesu dan Jebakan FinTech
Foto: detik
Jakarta -

Pemerintah mematok target penerimaan pajak 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Angka tersebut tumbuh 2,5% dari target2020 sejumlah Rp 1.198,82 triliun. Terus meningkatnya target penerimaan pajak menuntut strategi yang lebih baik agar target tersebut bisa tercapai.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi digital guna memperluas cakupan layanan pembayaran dan pelaporan pajak. Terkait hal tersebut, pemerintah telah membangun sistem digital yang diberi nama Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN-G3).

Sistem ini dibangun dalam rangka mengelola penerimaan negara agar jauh lebih akurat, tepat waktu, dan juga dalam rangka memberikan layanan lebih baik kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dan penerimaan negara lainnya.

Sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah sistem yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisiaran, sampai dengan pelaporan penerimaan negara, khususnya yang diterima melalui collecting agent (bank/pos/persepsi) yang juga akan terhubung dengan Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN).

Sistem ini mengkonsolidasi tiga sistem penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan RI, yakni Sistem Penerimaan Negara (SISPEN) oleh Direktorat Jenderal Anggaran/Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan Sistem Electronic Data Interchange (EDI) yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 23 Agustus 2019, MPN-G3 mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik, meningkat signifikan dari hanya 60 transaksi per detik pada MPN-G2.

Setoran penerimaan negara yang dilayani meliputi segala jenis pembayaran yang harus dibayarkan ke pemerintah pusat seperti pajak, bea cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penyetoran penerimaan negara dapat dilakukan melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account, dan kartu kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan yang dikenal dengan lembaga persepsi lainnya seperti e- commerce, retailer, dan fintech.

Selanjutnya
Halaman
1 2