.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono buka suara soal aturan penindakan kapal maling ikan. Dua menteri sebelum Trenggono memiliki perbedaan pendapat soal penindakan kapal maling ikan ini.
Lalu bagaimana sikap Trenggono, mau menenggelamkan kapal maling ikan atau tidak?
Trenggono mengatakan memang pelaku kapal maling ikan atau illegal fishing harus diberikan hukuman serius. Dia sendiri belum menentukan apakah mau menenggelamkan ikan atau tidak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita yang jelas harus jaga harta bangsa ini, kita harus beri punishment yang serius gitu. Belum tahu lah (mau ditenggelamkan atau tidak). Kita akan lihat," ujar Trenggono, ditemui di Pelabuhan Ikan Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu (27/12/2020).
Sebagai informasi kala dipimpin Susi Pudjiastuti, KKP mengatur penindakan kapal maling ikan dengan cara dihancurkan dan ditenggelamkan.
Sementara, Edhy Prabowo yang belakangan melepas jabatannya setelah terbukti korupsi, saat menjabat tidak mengizinkan kapal maling untuk ditenggelamkan. Dia meminta kapal-kapal itu dipergunakan kembali setelah diambil alih negara.
Trenggono menilai illegal fishing tidak boleh dilakukan di perairan Indonesia. Dia mengatakan banyak harta bangsa di dunia perikanan dan kelautan yahg harus dijaga.
Maka dari itu dia mengaku akan berkoordinasi erat dengan pemangku kepentingan yang lain, Bakamla misalnya. Ataupun TNI AL, berbekal mantan Wamenhan dirinya memiliki hubungan baik dengan petinggi AL.
"Saya akan koordinasi dengan Bakamla. TNI AL juga, kan kebetulan juga saya mantan Wakil Menteri Pertahanan jadi punya hubungan yang baik. Juga dengan Pemda-pemda di wilayah," ungkap Trenggono.
(dna/dna)
