.webp)
Sakti Wahyu Trenggono telah dipilih sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru. Setumpuk pekerjaan rumah telah menanti Trenggono dalam masa jabatannya.
Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi menjelaskan selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih fokus kepada sektor perikanan dan tak banyak menyentuh sektor kelautan. Itu lah yang menurutnya patut menjadi pekerjaan rumah Trenggono.
"Kita kan selama ini terfokus kepada perikanan ya, Menteri Ibu Susi, kemudian Pak Edhy Prabowo meneruskan Ibu Susi. Padahal kan ada nomenklatur kelautan. Nah, ini lebih besar dibandingkan perikanan," kata dia saat dihubungi detikcom, Minggu (27/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya selama 6 tahun terakhir ini sektor kelautan tidak digarap dengan baik. Menteri silih berganti tapi hanya fokus di perikanan, baik budi daya maupun perikanan tangkap.
"Kita belum melihat sepak terjang kementerian di bidang kelautannya. Kelautan itu kan sangat luas," sebutnya.
Dia menjelaskan bahwa tidak banyak realisasi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Misalnya saja mengenai Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang diamanatkan dalam UU tersebut, sejauh ini kata dia hanya diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
Hal itu, dijelaskannya membuat kewenangan dari Bakamla menjadi tumpul karena tidak memiliki payung hukum yang konkret.
"Sudah 5 tahun berdiri Bakamla. Ini aspek kecil saja dari kelautan. Akhirnya apa yang terjadi? Bakamla kepalanya ada kaki nggak ada, kaki ada tangan nggak ada. Kita mendorong Bakamla tapi Bakamlanya sendiri di dalam tubuhnya nggak punyai kewenangan, karena apa? PP-nya nggak dibikin," jelasnya.
Trenggono juga ditantang untuk menyetop ekspor benih lobster sebagai salah satu pekerjaan rumah yang mesti dilakukan. Apa alasannya?
