Kaleidoskop 2020

Larangan Mudik di Tengah Corona dan Sederet Kontroversinya

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 30 Des 2020 20:45 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Di tengah pandemi Corona, mudik bisa jadi masalah. Pemerintah pun di tahun 2020 ini mengeluarkan larangan mudik bagi masyarakat demi menekan penyebaran virus Corona, apalagi kala itu situasinya berada di tengah situasi menjelang lebaran yang menjadi waktu favorit untuk mudik.

Pemerintah sudah mulai mempertimbangkan kebijakan larangan mudik untuk dilakukan sejak bulan Maret. Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Adita Irawati mengatakan opsi itu dipertimbangkan demi mencegah penularan virus Corona (COVID-19) ke banyak daerah.

"Tadi didiskusikan apakah mudik akan dilakukan seperti biasa atau ada peninjauan ulang, atau bahkan ekstremnya dilarang. Pada prinsipnya, fokus dan prioritas kita itu mencegah perluasan wabah covid 19, memang akan ada keputusan yang tidak biasa," sambung Adita," kata Adita lewat video conference kepada wartawan, Jumat (20/3/2020).

Kebijakan ini pun menimbulkan kontroversi sepanjang penerapannya, detikcom merangkumnya dalam Kaleidoskop 2020.

Tidak Langsung Melarang

Pemerintah tak langsung melarang mudik untuk dilakukan, meskipun ada upaya untuk membatasi masyarakat untuk mudik. Misalnya saja, meniadakan mudik gratis.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi saat itu mengatakan pihaknya membatalkan semua jenis mudik gratis. Tidak hanya mudik gratis dari Kemenhub, mudik gratis dari BUMN juga dibatalkan. Di samping itu, pemerintah hanya mengimbau masyarakat secara luas untuk tidak melakukan mudik ke kampung halaman.

"Mudik gratis semuanya, dari kementerian, BUMN maupun swasta kita batalkan semua. Karena kondisi darurat corona sampai dengan bulan Mei," katanya kepada detikcom, Senin (23/3/2020).

Mulai ambil langkah tegas, pemerintah mengeluarkan larangan mudik yang pertama di akhir Maret. Tapi larangan ini awalnya hanya untuk pegawai negeri sipil (PNS). Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020.

Sementara itu masyarakat luas selain PNS masih hanya diimbau untuk tidak mudik, tanpa ada larangan. Upaya membatasi mudik pun terus dilakukan pemerintah, cara berikutnya adalah dengan memindahkan liburan cuti bersama lebaran di bulan Mei.

Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri yang semula dilakukan sejak tanggal 26-29 Mei 2020 dicabut dan digeser ke akhir tahun pada tanggal 28-31 Desember 2020. Hal ini dituangkan dalam Revisi SKB 3 Menteri Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, dan Nomor 02 Tahun 2020.

Meski belakangan jumlah hari cuti bersama itu kembali dipangkas di bulan Desember demi menekan penyebaran virus Corona karena banyak masyarakat yang berlibur.

Singkat cerita, akhirnya larangan mudik diberlakukan juga, Menteri Perhubungan yang saat itu dijabat ad interim oleh Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan larangan mudik berlaku mulai 24 April 2020.

"Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat, tanggal 24 April 2020," kata Menhub Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan dalam siaran langsung melalui kanal YouTube saat rapat terbatas, Selasa (21/4/2020).

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun langsung mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) soal larangan mudik. Pengaturan transportasi ini berlaku untuk transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian, khususnya kendaraan pribadi ataupun angkutan umum yang membawa penumpang.

Semisal bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta kapal laut, hingga sepeda motor

"Adapun ruang lingkup dari peraturan ini adalah larangan sementara penggunaan sarana transportasi umum, baik untuk transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, serta kendaraan pribadi dan sepeda motor," kata Jubir Kemenhub Aditia dalam konferensi pers yang ditayangkan akun YouTube BNPB, Kamis (23/4/2020).

Meski demikian, ada beberapa angkutan yang dikecualikan dari pelarangan, seperti kendaraan pimpinan lembaga tinggi, kendaraan dinas operasional berpelat dinas, TNI dan Polri, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, serta mobil barang/logistik dengan tidak membawa penumpang.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3