.webp)
Pemerintah membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru tahun ini. Tak tanggung-tanggung, lowongan yang dibuka adalah mencapai 1 juta orang.
Akan tetapi, bila diingat lagi, pemerintah masih punya PR untuk mengangkat PPPK 2019 yang belum juga beres hingga saat ini.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pun angkat suara. Ia langsung menjelaskan akar masalah dari mandegnya pengangkatan PPPK 2019.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PPPK 2019 yang sampai saat ini baru sebagian kecil bisa diselesaikan, karena pemberkasannya dilakukan Badan Kepegawaian di daerah, bukan oleh calon PPPK yang bersangkutan," ujar Bima dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (5/1/2021).
Pemberkasan PPPK 2019 dilakukan oleh Badan Kepegawaian di daerah bukan dilakulan secara mandiri oleh calon PPPK bersangkutan. Ini yang jadi kendala, Badan Kepegawaian di daerah jadi keteteran dalam meng-input database penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) PPPK karena banyaknya data yang harus di-input.
Berbeda dengan proses pemberkasan pada perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.
Sebagaimana diketahui, pemberkasan CPNS 2019 dilakukan mandiri oleh masing-masing peserta secara daring. Sehingga, dengan cepat sekali rampung untuk proses pemberkasannya.
Belajar dari pengalaman tersebut, ke depan, pihaknya akan mencoba mengubah sistem pemberkasan PPPK agar tidak lagi mengalami keterlambatan.
"Misalnya saja dengan peserta PPPK yang akan mengisi berkas-berkasnya sendiri seperti CPNS 2019 sehingga tidak ada keterlambatan penerbitan NIP PPPK," jelasnya.
Bima berharap perubahan sistem pemberkasan tadi bisa membuat perekrutan PPPK 2021 ini tidak mengalami kendala yang sama dengan tahun 2019 lalu. Apalagi, jumlah rekrutmen untuk tahun ini terbilang sangat besar.
"Seleksi 1 juta guru PPPK ini jumlah yang sangat besar, rekor kami rekrutmen itu 200 ribu. Ini 5 kali lipat lebih besar dari yang kami lakukan," ucapnya.
"Di 2021 ini kami akan mencoba memperbaiki sistem NIP satu juta guru itu, agar tidak akan mengalami kendala yang berarti, karena 1 juta guru ini jumlah yang besar sehingga kalau kami tidak mengubah sistemnya akan terjadi pelambatan yang luar biasa," tambahnya.
