Mantan menteri BUMN era Presiden SBY, Dahlan Iskan mengaku sempat puasa komentari BUMN selama 5 tahun lamanya setelah ia turun jabatan pada 2014 silam.
Selama lima tahun itu, Kementerian BUMN berada di bawah kepemimpinan Rini Soemarno. Namun, Dahlan tak menyinggung Rini sebagai penyebabnya. Kini, akhirnya Dahlan mau berkomentar lagi soal kondisi BUMN.
Salah satu faktor yang membuatnya mau berkomentar soal BUMN lagi adalah karena kementerian perusahaan pelat merah itu kini dipimpin oleh sosok Erick Thohir.
"Kalau dulu saya 5 tahun penuh tidak mau berkomentar apapun tentang BUMN, maka ketika pak Erick Thohir menjadi Menteri BUMN saya tidak lagi puasa berkomentar kepada masalah BUMN, jadi saya minta maaf bahwa dulu teman-teman BUMN kalau ada yang nelfon saya, saya tidak terima karena saya memang bertekad 5 tahun penuh tidak akan berkomentar apapun mengenai BUMN," ujar Dahlan dalam acara peluncuran dan bedah buku Akhlak Untuk Negeri, Rabu (6/1/2021).
Sayangnya, ia tak menjelaskan apa hubungannya sosok Erick dengan keputusannya itu.
Selama Erick menjabat, Dahlan memang cukup sering berkomentar tentang BUMN. Teranyar soal rencana BUMN mau diganti jadi superholding seperti Temasek yang ada di Singapura.
Menurut Dahlan, tidak pasti apakah Kementerian BUMN meniru Temasek bisa langsung berhasil. Hal itu sudah dicoba sendiri oleh BUMN Malaysia dengan dibentuknya Khazanah Nasional Berhad.
"Tapi apakah benar-benar karena itu Temasek bisa jaya? Sehingga kalau BUMN Indonesia juga di-superholding-kan otomatis akan maju? Siapa pun akan menjawab tidak. Malaysia sudah mencoba. Dan sudah telanjur banyak juga yang memuji Khazanah. Tapi kita semua tahu Khazanah tidak bisa mengikuti kisah sukses Temasek," kata Dahlan melalui tulisan berjudul 'Superholding' dikutip dari disway.id, Selasa (22/9/2020).
Saat Malaysia mencoba untuk meniru seperti menjadi Temasek malah bermasalah. Terjadi skandal keuangan terbesar dalam sejarah dunia.
"Belakangan Khazanah juga bermasalah. Ia dijadikan kendaraan oleh Perdana Menteri Najib Razak untuk mencari dana politik. Tanpa skandal itu pun Khazanah tetap bukan kelas Temasek. Khazanah tidak kunjung mampu menyelamatkan anak-anak perusahaannya. Salah satunya Malaysian Airlines System. Sampai MAS berkali-kali disuntik uang negara. Toh tidak juga bisa keluar dari kesulitan menahun," jelasnya.
Dia melihat BUMN Indonesia pada dasarnya bukan perusahaan. Sehingga walaupun ada superholding kalau perlakuan politik kepada anak-anak superholding itu tidak berubah, justru akan lebih buruk dari Khazanah.
Menurutnya, Temasek bisa sukses bukanlah hanya dengan superholding. Tetapi karena rasionalnya perusahaan tersebut yang diurus secara perusahaan, bukan diurus dengan setengah perusahaan dan setengah politik.
"Kalau pun ada politiknya jangan lebih 10%. Tidak mungkin BUMN 100% bebas politik. Pun Temasek. Siapa yang ditunjuk sebagai pimpinan puncak perusahaan BUMN pastilah ada unsur politiknya," katanya.
(dna/dna)
