Ada PSBB Jawa Bali, Ekonomi RI Bakal Kontraksi Lagi?

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 07 Jan 2021 13:19 WIB
Pemerintah membuat kriteria pembatasan kegiatan masyarakat. Daerah-daerah yang masuk kriteria wajib melakukan pembatasan kegiatan, terutama di Pulau Jawa dan Bali.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Banyak kalangan yang menilai kebijakan PSBB Jawa Bali akan berdampak pada perekonomian nasional. Program pemulihan dari COVID-19 akan menjadi lebih lama karena kebijakan yang disebut sebagai pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) itu.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto keputusan PSBB Jawa dan Bali merupakan upaya pemerintah menjaga sektor kesehatan sekaligus ekonomi.

Dia mengatakan, pemerintah masih optimis perekonomian Indonesia tetap berada di zona positif pada tahun 2021.

"Tentu kita cukup optimis dan proyeksi sampai akhir tahun itu di kisaran 5% dan pemerintah, menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) kemarin sudah melaporkan realokasi anggaran dan akan mendorong vaksinasi yang tahun ini diharapkan bisa selesai, diharapkan bisa menyiapkan dana Rp 65 triliun hingga Rp 73 triliun," kata Airlangga dalam acara PPKM di berbagai daerah Jawa dan Bali secara virtual, Kamis (7/1/2021).

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menyebut perekonomian Indonesia masih tetap melaju meski akan diberlakukan pembatasan baru di beberapa wilayah di Jawa dan Bali.

Keputusan pemerintah ini, dikatakan Airlangga direspon positif oleh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah pun mengalami apresiasi. Ditambah lagi mengenai indikator lainnya seperti PMI Manufaktur yang sudah berada di level 51,3, meningkatnya harga komoditas seperti CPO, batu bara, dan nikel.

"Tentu ini dua proksi yang menunjukkan confident dari pasar atau confident dari sektor keuangan. Ini tentu yang harus kita jaga," tegasnya.

Meski demikian, Mantan Menteri Perindustrian ini mengaku masih belum bisa memprediksi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021. Yang bisa dia pastikan, kebijakan PSBB Jawa Bali adalah upaya pemerintah menjaga keseimbangan kesehatan dan ekonomi.

"Dengan demikian yang kita lihat langkah menengah dan panjang, bukan langkah spot atau harian, termasuk ekonomi termasuk agregat dari kegiatan dan pemerintah ini memperhatikan kebutuhan masyarakat. Tentu yang utama kesehatan dan pemerintah bertugas dan hadir menjaga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat," katanya.

"Sehingga faktor ini seluruhnya diperhatikan. Kami masih optimis dan kita melihat kuartal I nanti. Jadi kita tidak menghitung yang secara harian," tambahnya.

(hek/eds)