Soal Imbas 'PSBB Ketat' Jawa Bali, Begini Gambarannya

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 08 Jan 2021 08:15 WIB
Satpol PP menggelar sidak di kawasan Mal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aktivitas tersebut dilakukan untuk memantau protokol kesehatan di dalam mal.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Pemerintah memastikan 'PSBB ketat' atau pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlaku mulai tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. Kebijakan ini hanya diberlakukan di beberapa wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria yang ditetap pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengatur kembali mengenai jam operasional pusat perbelanjaan, kapasitas pengunjung restoran, kewajiban kerja dari rumah (WFH), dan menetapkan kembali pembelajaran jarak jauh.

Kebijakan pembatasan baru di Jawa Bali ini tentu memberikan dampak terhadap laju perekonomian nasional. Apalagi kedua pulau ini jika digabung berkontribusi sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak panik terhadap pelaksanaan PSBB Jawa Bali. Pembatasan baru ini dilakukan mengingat kasus positif COVID-19 yang belakangan ini meningkat sangat tinggi.

"Ini bukan pelarangan kegiatan masyarakat," kata Airlangga dalam acara PPKM di berbagai daerah Jawa dan Bali secara virtual, Kamis (7/1/2021).

Kriteria pemberlakuan 'PSBB ketat' ini hanya berlaku bagi daerah dengan tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional ataupun 3%. Daerah dengan tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu sebesar 82%.

Selanjutnya, daerah dengan tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sebesar 14%. Daerah dengan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi di atas 70%.

Soal PSBB lanjut halaman berikutnya>>>

Selanjutnya
Halaman
1 2 3