.webp)
Pelaku usaha atau pengusaha menyatakan siap divaksin COVID-19 lebih cepat, sekalipun itu berbayar. Saat ini, proses vaksinasi dilakukan pertama kali kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setelah itu, tenaga kesehatan (nakes) seperti perawat dan dokter menjadi prioritas.
Setelah nakes, pemerintah bakal memberikan vaksin kepada para petugas garda terdepan penanganan COVID-19 lainnya seperti Polisi, TNI dan yang lainnya. Peneliti dari CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpandangan, kelompok yang perlu mendapat prioritas dari pemerintah adalah tokoh masyarakat dan pemuka agama.
"Setelah nakes saya berpandangan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama menjadi penting," kata Yusuf saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (12/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menilai pentingnya tokoh masyarakat dan pemuka agama menjadi prioritas pemberian vaksin karena masih banyak masyarakat yang termakan informasi tidak benar alias hoaks terkait dengan keamanan vaksin COVID-19. Dengan begitu banyak masyarakat yang menolak untuk menerima vaksin.
Yusuf menilai banyak juga masyarakat yang lebih bisa menerima informasi dari para tokoh dan pemuka agama sehingga bisa dijadikan prioritas selanjutnya.
"Karena, sayangnya, masih banyak masyarakat yang lebih percaya kepada ucapan atau ajakan dari tokoh masyarakat seperti ini. Selain itu, proses vaksinasi memang perlu melihat dari kelompok yang lebih membutuhkan dan lebih rentan terkena virus daripada hanya sekedar mengejar perekonomian," jelasnya.
Sementara Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menilai kelompok yang menjadi prioritas pemberian vaksin adalah para pekerja yang berkaitan dengan pelayanan. Menurut dia, jika dunia usaha diprioritaskan maka membutuhkan waktu yang sangat panjang.
"Sektor usaha itu tidak hanya industri, jadi sulit menemukan prioritasnya. Kalau saya baca referensi banyak negara tentu nakes dan tenaga sosial, dan pelayanan publik," kata Tauhid.
Hanya saja dia menilai untuk pekerja yang bertugas memberikan pelayanan dan berhubungan langsung dengan masyarakat harus menjadi prioritas pelaksanaan vaksin COVID-19.
"Kalau ke pengusaha dan sebagainya, kan pengusaha itu banyak sekali. Kalau kita lihat banyak sekali tenaga kerja kita, pelaku UMKM saja sudah lebih 30 juta," katanya.
