Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan anak buahnya agar tak lengah dalam menghadapi 2021 ini. Sebab, krisis masih terjadi di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).
Dirinya menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, yakni minus 5,32% di kuartal II-2020, dan membaik menjadi minus 3,49% di kuartal III-2020. Dia berharap di kuartal I-2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pemulihan.
"Tahun 2021, kita harus bekerja lebih cepat lagi, kita harus sadar kita ini masih dalam kondisi krisis, semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda, harus pindah ke channel extraordinary," kata dia disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, kemarin Jumat (15/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menjelaskan kecepatan bekerja menjadi kunci menghadapi pandemi virus Corona (COVID-19) yang terjadi saat ini.
"Sekali lagi kuncinya adalah kecepatan kita dalam bekerja, sekali lagi kecepatan kita dalam bekerja, apalagi di masa pandemi seperti sekarang saat masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan," tuturnya.
Namun, dia menekankan bahwa tata kelola yang baik harus tetap diutamakan meskipun harus bekerja dengan cepat.
"Walaupun kita bekerja cepat dengan cara-cara smart shortcut, tidak berarti kita mengabaikan tata kelola, kita mengabaikan governance, ini tidak boleh. Prosesnya harus benar harus transparan sesuai aturan, dan juga yang paling penting outcome-nya juga betul-betul dijaga agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita," tambahnya.
Jokowi juga berpesan proyek infrastruktur dikebut. Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengebut pembangunan infrastruktur. Itu diperlukan untuk menggairahkan perekonomian di 2021.
Dirinya mengingatkan bahwa Kementerian PUPR memiliki anggaran terbesar pada tahun ini, yakni Rp 149,8 triliun. Itu harus memberi dampak positif yang signifikan.
"Sangat besar nilainya Rp 149,8 triliun, sekali lagi ini adalah jumlah yang sangat besar, karena itu saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan," katanya.
Mantan Walikota Solo itu ingin anggaran yang besar di Kementerian PUPR bisa memberi daya ungkit bagi ekonomi dan membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali.
Menurutnya ketika sektor konstruksi bergeliat bukan hanya berdampak positif terhadap terciptanya lapangan pekerjaan, tapi juga akan menggerakkan rantai pasok yang berkaitan sektor konstruksi.
"Memberikan multiplier effect yang luas bagi industri yang terkait dengan konstruksi, menggerakkan industri baja, besi, semen, alat berat, dan juga sektor informal seperti pedagang makanan-minuman, kos-kosan dan lain sebagainya," paparnya.
Dirinya pun hari ini telah menyaksikan penandatanganan kontrak paket tender proyek infrastruktur oleh Kementerian PUPR. Ada 982 paket senilai Rp 12,5 triliun yang ditandatangani. Tapi, menurutnya masih banyak paket yang mesti diselesaikan.
"Saya mencatat sisa paket kegiatan infrastruktur yang belum ditenderkan masih cukup banyak. Untuk itu saya minta pada Menteri PUPR agar dilakukan percepatan, sehingga di kuartal pertama semua paket sudah ditenderkan dan sudah ditandatangani kontraknya. Ini penting dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional kita," jelasnya.
.webp)
