.webp)
Kementerian Pertanian (Kementan) dan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) dicecar Komisi IV DPR RI soal program Kartu Tani. Sejumlah anggota Komisi IV DPR RI menilai, kartu yang digunakan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi itu menyulitkan petani.
Komisi IV DPR RI menilai kurangnya kesiapan prasarana dan sarana Kartu Tani yang membutuhkan EDC dan jaringan internet dalam penggunaannya bagi petani yang pada umumnya tinggal di daerah, bukan wilayah perkotaan. Pada faktanya, penggunaan Kartu Tani juga masih sangat minim. Bahkan, Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PAN Haerudin sebelumnya meminta implementasi Kartu Tani ditunda sampai semua sarana dan prasarana penunjangnya siap.
Tak sampai di situ, Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi Demokrat Nur'aeni mempertanyakan keberadaan Kartu Tani itu sendiri. Ia khawatir, program tersebut hanyalah sekadar proyek mencetak kartu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banten sendiri, 2020 sampai 2021, ini masih wilayah Jawa, dekat dengan Ibu Kota negara sebenarnya. Apa yang terjadi? Kartu Tani di sana masyarakat belum menerima, belum bisa difungsikan. Jangankan difungsikan, barangnya saja tidak jelas," kata Nur'aeni dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI, Senin (18/1/2021).
"Pertanyaannya, dari 8,29 juta kartu yang dicetak, ini ke mana barangnya? Apakah ini hanya proyek saja cetak kartu? 8 juta dikali Rp 25.000 per kartu. Ini kan duit sebetulnya. Ini realistis ya. Silakan kontrol Pak di Banten. Kalau tidak percaya ayo, saat reses kita ke sana. Berapa persen sih petani yang sudah menerima Kartu Tani?" sambung dia.
Menjawab hal tersebut, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menegaskan, pengelolaan Kartu Tani sepenuhnya ada di Himbara. Sehingga, pihaknya tak tahu-menahu terkait dugaan tersebut.
"Kartu Tani itu di Himbara. Jadi kalau tadi Ibu Ema bilang di sana ada bisnis saya tidak tahu, karena yang mengelola kartunya juga di Himbara," tegas Sarwo.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Ia menegaskan, Kementan hanyalah pihak yang meneruskan tagihan subsidi pupuk dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Perusahaan pelat merah tersebut yang bertugas menyediakan pupuk, kemudian menjualnya dengan harga yang sudah disubsidi pemerintah. Nantinya, pemerintah mengganti subsidi.
"Jadi kami dalam pengelolaan pupuk bersubsidi ini tidak pernah melihat uangnya. Walaupun PPK-nya di kami. Kami hanya mendapat tagihan dari Pupuk Indonesia, melakukan verifikasi, sesuai, karena syaratnya adalah ada penerima, pengguna, rekapnya diberikan oleh Kepala Dinas, dikirim ke kami, kami setujui. Kemudian kami kirim ke Kemenkeu, cair uangnya pun langsung secara LS dari Kemenkeu, langsung ke Pupuk Indonesia. Jadi kami hanya membuat SK HET, alokasi per provinsi, dan kemudian hanya mengawasi," terang dia.
Ia menegaskan, untuk program Kartu Tani ini sudah dilakukan validasi data penerimanya. Meski pemerintah menargetkan implementasi Kartu Tani secara keseluruhan di tahun ini, namun pihaknya baru akan fokus di Pulau Jawa dan Madura.
"Tugas Himbara adalah menyampaikan EDC-EDC ke kios-kios. Selanjutnya, menyerahkan Kartu Tani ke para petani yang ada di Jawa dan Madura, sehingga nanti dari Kementan ada sosialisasi yang dilakukan oleh para penyuluh kita ada yang di lapangan untuk bisa melakukan percepatan pelaksanaan Kartu Tani. Berdasarkan Ketua Pokja Pupuk Ibu Musdalifah, keinginannya 2021 65% selesai Jawa dan Madura," tutur Sarwo.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari selaku perwakilan Himbara menerangkan, pada intinya program Kartu Tani merupakan upaya pemerintah melakukan inklusi keuangan sampai ke petani.
"Bagi kami Himbara, konsep Kartu Tani diletakkan di tabungan. Karena kami punya kepentingan untuk membantu pemerintah melakukan inklusi keuangan, sehingga sesungguhnya Kartu Tani tidak hanya alat untuk membantu mengadministrasikan terkait reporting dan penyaluran subsidi. Tapi juga sebagai kartu tabungan," pungkasnya.
(ara/ara)
