Pada tahun 2017, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Kartu Tani. Kartu tersebut merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet) untuk petani Indonesia.
Selain itu, Kartu Tani yang dikembangkan oleh Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) digunakan untuk menyalurkan subsidi pupuk kepada para petani. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari selaku perwakilan Himbara menerangkan, per 31 Desember 2020, selama tahun 2020 telah tercetak 12,46 juta Kartu Tani. Namun, yang sudah dibagikan baru 59% atau 7,28 juta, dan penggunaannya baru mencapai 25% atau 1,84 juta kartu.
"Dari 12 juta, 7,2 juta sudah terdistribusi. Selama 2020 memang kami ada kendala distribusi, khususnya terkait pandemi. Kemudian disampaikan Kementan tadi terkait dengan awareness bapak-ibu di daerah juga memberikan kontribusi untuk proses distribusi ini. Kartu yang digunakan banyak terkonsentrasi di wilayah-wilayah piloting," kata Supari dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Senin (18/1/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian Ismarini mengatakan, penggunaan Kartu Tani masih ada kendala, terutama terkait kurangnya bimbingan pemerintah daerah (Pemda) terhadap petani.
"Di 2020 itu, target implementasi di Jawa dan Madura 65% untuk Kartu Tani. Kenyataannya memang kita tidak bisa mencapai ini. Dari target 65%, hanya 12% yang bisa menggunakan Kartu Tani. Beberapa kendala, pada saat menganalisis kami melihat ada kurangnya pemerintah daerah terhadap implementasi Kartu Tani," jelas Ismarini.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
