4 Biang Kerok Terhambatnya Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Vadhia Lidyana - detikFinance
Selasa, 19 Jan 2021 08:55 WIB
Memasuki musim tanam awal tahun 2021, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok pupuk subsidi dan non subsidi untuk petani.
Foto: Dok. Pupuk Indonesia
Jakarta -

Penyaluran pupuk bersubsidi jadi topik panas dalam rapat dengar pendapat (RDP antara Komisi IV DPR RI, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kemarin.

Komisi IV DPR RI menyebut pupuk bersubsidi langka atau sulit diperoleh petani. Hal itu pertama diungkapkan oleh Ketua Komisi IV Sudin dari fraksi PDIP.

Ia bahkan mengingatkan Kementan soal kegeraman Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait subsidi pupuk yang dilontarkan saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 pada 11 Januari lalu.

"Setiap kami pulang ke wilayah masing-masing, pasti dikritik masalah pupuk. Pupuk langka, ya bermacam-macam ragamlah. Permasalahan pupuk untuk petani harus dibahas bukan hanya sebagai isu sesaat, sebagai penyelesaian parsial. Kalau Presiden sudah ngomong, semua sibuk. Kemarin Pak Suwandi bilang cambuk bagi kami, kalau kata saya bukan cambuk, itu peringatan," tegas Sudin dalam RDP Komisi IV DPR RI yang disiarkan virtual, Senin (18/1/2021).

Ia menyampaikan, secara keseluruhan Komisi IV DPR RI menyimpulkan persoalan data kebutuhan pupuk bersubsidi yang menjadi akar masalah di balik penyaluran. Namun, pihaknya juga kecewa karena persoalan data tersebut tak kunjung diperbaiki.

"Komisi IV melihat pangkal utama masalah kebijakan pupuk bersubsidi adalah data kebutuhan pupuk yang real dan akurat, serta distribusi pupuk bersubsidi. Sangat disayangkan hal ini berulang setiap tahun tanpa pembenahan yang mendasar," imbuh dia.

1. Penyaluran Pupuk Bersubsidi Terkendala, Apa Penyebabnya?

Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 sebesar 8,9 ton. Anggaran untuk alokasi tersebut ialah mencapai Rp 29,76 triliun. Pupuk bersubsidi tersebut disalurkan oleh PIHC kepada petani.

Namun, penyalurannya masih terkendala. Salah satu penyebabnya ialah keterlambatan terutama di tingkat kabupaten/kota dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) alokasi pupuk bersubsidi 2021.

Direktur Utama PIHC Ahmad Bakir Pasaman memaparkan, ada 217 kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK sampai 15 Januari 2021.

"Dari total 514 kabupaten/kota yang memiliki alokasi adalah sejumlah 483 kabupaten/kota, dan yang belum menerbitkan SK sejumlah 217 kabupaten sampai dengan 15 Januari 2021," ungkap Bakir.

Selain itu, masih ada dua provinsi yang belum menerbitkan SK yakni Kalimantan Utara (Kaltara) dan DKI Jakarta.

Ia menegaskan, pihaknya bergantung terhadap SK pemerintah pusat maupun daerah dalam penyaluran pupuk subsidi setiap tahunnya.

"Permentan untuk penyaluran pupuk tentunya kami tergantung pada SK Mentan. Kemudian juga SK Dinas Provinsi, dan SK Dinas Kabupaten. Jadi Permentan 49/2020 tentang HET dan alokasi pupuk bersubsidi itu terbit tanggal 30 Desember 2020, dan kami terima tanggal 1 Januari 2021," ujar dia.

Dengan keterlambatan penerbitan SK di tingkat Pemda, maka Pupuk Indonesia mengalami kendala dalam penyaluran pupuk subsidi.

"Ini yang menyebabkan kami agak terkendala dalam menyalurkan karena belum menerima SK kabupaten," tegas Bakir.

Selanjutnya
Halaman
1 2