Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempertimbangkan usulan perusahaan yang ingin melaksanakan vaksinasi secara mandiri. Hal itu menjawab pertanyaan anggota Komite IV DPD saat rapat kerja (raker) secara virtual.
Menurut Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan beberapa jajaran menteri kabinet Indonesia Maju untuk menyesuaikan kebijakan mengenai vaksinasi COVID-19.
"Pak Sukiryanto tadi tanya Bu kalau ada perusahaan besar mau vaksinasi dan mereka punya anggaran sendiri, apakah tidak sebaiknya diperbolehkan? Itu yang selanjutnya kita akan terus pertimbangkan bapak," kata Sri Mulyani, Selasa (19/1/2021).
"Bapak Presiden sudah meminta kami, kami dengan Kementerian Kesehatan, dengan menteri BUMN terus melihat dan pasti pemerintah akan menyesuaikan kebijakan," tambahnya.
Sri Mulyani menilai usulan adanya vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha pun bisa diakomodasi.
"Karena COVID itu dinamis, kita juga harus tetap fleksibel. Kalau ada partisipasi masyarakat perusahaan ya mungkin itu sesuatu yang bisa kita akomodasi," ujarnya.
Meski begitu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan kebijakan vaksinasi gratis yang diberikan pemerintah sebagai langkah pasti dalam membentuk ketahanan minimal atau herd immunity di tanah air.
"Kebijakan bapak Presiden untuk vaksin gratis adalah untuk jangan sampai ada rakyat kita yang seharusnya divaksin dia tidak divaksin hanya karena mereka harus berbayar," ungkapnya.
"Namun, kalau nanti bisa ada yang berbayar, perusahaan yang ingin melakukan arrangement, yang penting adalah Kementerian Kesehatan bisa menetapkan bahwa kita meyakinkan seluruh rakyat kita bisa mendapatkan vaksinasi," sambungnya.
