Diminta Pasok Bibit-Pupuk ke Petani Kedelai, Importir Mau?

Vadhia Lidyana - detikFinance
Rabu, 20 Jan 2021 17:05 WIB
Para perajin tahu beraktivitas di pabrik pembuatan tahu yang berada di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Selasa, (28/1/2020). Permintaan makanan olahan tersebut terus menggembirakan meski masih tergantung suplai bahan baku kedelai.
Ilustrasi/Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengusulkan agar para importir kedelai di Indonesia diwajibkan membantu petani kedelai dengan memasok bibit atau pupuk. Hal itu diusulkan demi mendorong produktivitas kedelai dalam negeri, sehingga mengurangi impor.

Usulan tersebut disampaikan Sudin dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan importir kedelai yang tergabung dalam Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo).

Namun, Ketua Umum Akindo Yusan mengaku terbebani dengan usulan itu. Menurutnya, importir hanyalah pedagang yang tak punya keahlian sama sekali dalam bidang tersebut.

"Kalau membina petani Pak, menyediakan pupuk atau bibit, itu sama sekali bukan dunia kami, pedagang, sehingga harus berpikir lagi di mana resources yang kita dapat. Bagaimana mendatangkan tenaga ahlinya, bibitnya," jawab Yusan dalam RDP tersebut, Rabu (20/1/2021).

Ia menegaskan, importir hanyalah ahli di bidang perdagangan, sehingga apa yang bisa diperoleh hanyalah kepastian stok kedelai dalam negeri, bukan mendongkrak produktivitas kedelai Tanah Air.

"Tugasnya itu, supply and demand. Jadi sekarang harga naik. Tetapi kami menjamin bahwa stok barang akan ada terus. Kami sediakan stok sesuai dengan kebutuhan para perajin dan konsumen di dalam negeri. Itu kami bisa lakukan, dan itu memang bidang kita," ungkap Yusan.

Yusan mengatakan, pembinaan petani, pemasokan bibit atau pupuk ke petani kedelai akan memakan biaya lagi.

"Importir ini kan tidak punya ahli pertanian. Tiba-tiba diwajibkan untuk membina petani. Di mana logikanya itu? Bagaimana lagi kita membiayai pertanian itu? Kita bukan ahli pupuk atau tanaman. Kita ahli menjual, efisiensi pengangkutan, biaya, kita bisa melakukan. Tapi kalau dibebani dengan harga, dengan membina petani, itu suatu unit sendiri," papar Yusan.

Apabila importir dibebankan tugas tersebut, maka ia khawatir harga kedelai impor terpaksa dinaikkan lagi, yang ujungnya memberikan dampak kepada produsen atau perajin tahu dan tempe, serta masyarakat Indonesia.

"Kalau komoditas ini dibebankan, cost lagi untuk pembinaan petani, pembibitan, pupuk, kepada siapa pedagang membebankan biaya ini? Tentunya kepada produsen, kepada konsumen. Mau tidak mau pak, itu kan semua jadi tanggung jawab kita," tandas Yusan.

(ara/ara)