.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) akan dioperasikan dengan tata kelola yang baik dan transparan. Bahkan, tata kelola sovereign wealth fund (SWF) tanah air ini pun diketahui langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu juga sekaligus menjawab keresahan beberapa anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengkhawatirkan LPI akan melakukan hal serupa yang dilakukan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
"1MDB disebutkan sebagai contoh yang harus diwaspadai, kami juga menyadari mengenai hal ini," kata Sri Mulyani dalam acara raker tentang LPI bersama Komisi XI secara virtual, Senin (25/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, LPI sudah merekrut tiga calon dewan pengawas (dewas) dari kalangan profesional. Ketiga orang tersebut adalah Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari. Mereka bertiga akan bekerja bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir yang merupakan dewas dari kalangan pemerintah.
Dalam proses rekrutmen, Sri Mulyani mengatakan pemerintah melakukannya dengan ketat salah satunya mengenai rekam jejak para calon dewas dari kalangan profesional ini.
"Untuk bisa mencegah terjadinya kasus 1MDB. Mereka yang kami rekomendasikan kepada Pak Presiden melalui pansel dan kemudian presiden memilih adalah mereka yang tahu betul praktik tata kelola yang harus dihindari supaya tidak terjadi kasus seperti 1MDB," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci bagi LPI ke depannya.
"Karena itu pondasi transparansi akuntabilitas perlu dibangun. Terutama nanti di dalam keputusan awal dewas yang merupakan peraturan awal yang menjadi pondasi dewan direktur melaksanakan tugas," ungkapnya.
(hek/eds)
