Kedua, dari tingkat kesehatan di Papua dan Papua Barat yang dilihat dari tingkat umur harapan hidup dan tingkat persalinan ditolong tenaga kesehatan. Untuk yang tingkat umur harapan hidup di Papua dan Papua Barat dari 64 tahun di 2010 meningkat menjadi 66 tahun. Hal ini masih jauh dari rata-rata nasional yang mendekati 72 tahun.
"Meski ada peningkatan, namun tren dalam 10 tahun ini tidak mendekat, artinya gap-nya tetap melebar," jelasnya.
Sementara dari tingkat persalinan ditolong tenaga kesehatan, di Papua pada posisi 59 di tahun 2015. Pergerakannya naik turun hingga akhirnya flat di 2020. Sementara rata-rata nasional mendekati 94% di 2020. Sementara Papua Barat masih berada di bawah rata-rata nasional.
Ketiga, tingkat infrastruktur di Papua dan Papua Barat yang dilihat dari tingkat akses air minum dan sanitasi. Akses di Papua terjadi perbaikan menjadi 60%, Papua Barat mendekati 70%. Sementara rata-rata nasional mendekati 80%.
"Artinya rata-rata peningkatan akses air minum yang layak di Papua masih tertinggal dan perbaikannya tidak secepat di Papua Barat maupun nasional," ujarnya.
Keempat, kesejahteraan yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Papua pada tahun 2010 berada di kisaran 53%, sedangkan nasional di 66% dan Papua Barat di 59%. Trennya selama 10 tahun terakhir memang membaik tapi tidak terjadi penurunan gap.
Menurut Sri Mulyani, jika kesenjangan menurun seharusnya tren perbaikan di Papua dan Papua Barat harusnya lebih tajam naiknya sehingga mendekati rata-rata nasional. Di tahun 2020, IPM Papua berada di level 58% sementara Papua Barat sekitar 63%.
Sementara dilihat dari tingkat kemiskinan, di Papua mengalami penurunan dari 35% turun menjadi sekitar 30%. Sementara Papua Barat dari sekitar 30% turun ke level 20%. Namun jika dibandingkan dengan rata-rata nasional masih sangat jauh, rata-rata nasional sempat menyentuh level di bawah 10%.
"Jadi dari otsus selama 20 tahun, kita memotret dalam 10 tahun terakhir dari berbagai indikator memang ada perbaikan namun tidak secepat atau tidak banyak berbeda sehingga konsep kesenjangan yang harusnya bisa ditutup dengan adanya pemihakan dan otsus mungkin belum terlihat di dalam hasil kualitas kesejahteraan masyarakat Papua," ungkapnya.
(hek/ara)
