Serikat pekerja besar tanah air meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghentikan proses rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang menjadi aturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya dengan serikat buruh lainnya seperti KSPSI AGN tidak pernah terlibat dalam penyusunan RPP Cipta Kerja.
"Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja, kemudian secara bersamaan juga terlibat di dalam pembahasan RPP," kata Said Iqbal dalam keterangan resminya yang dikutip detikcom, Sabtu (30/1/2021).
Selain itu, permintaan penghentian penyusunan aturan pelaksana ini pun dilatarbelakangi oleh pihak serikat pekerja yang sedang melaksanakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja. Judicial review ini ditujukan khususnya pada klaster ketenagakerjaan.
Dengan demikian, kata Said Iqbal, bilamana MK mengabulkan tuntutan serikat buruh ini, maka pembahasan RPP mengenai klaster ketenagakerjaan khususnya yang mengatur soal perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menjadi sia-sia.
"Patut diduga, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dan menteri terkait lainnya sedang melakukan pekerjaan yang sia-sia dan tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung," ujarnya.
Menurut Said Iqbal, dalam RPP tersebut terdapat pertentangan yang tajam dari isi undang-undang. Misalnya RPP yang mengatur terkait pesangon. Di mana salah satu pasalnya mengatur, pemberi kerja bisa membayarkan pesangon lebih rendah dari UU Cpta Kerja apabila perusahaan merugi.
Jika benar demikian, Said Iqbal menilai, aturan soal khusus pesangon ini keliru.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
