APBN Tak Cukup, Pemerintah Cari Dana buat Bangun Infrastruktur Lewat LPI

Vadhia Lidyana - detikFinance
Selasa, 02 Feb 2021 06:12 WIB
Jakarta -

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) telah resmi dibentuk. Salah satu tujuan dibentuknya lembaga itu ialah untuk meningkatkan investasi asing atau foreign direct investmen (FDI) ke Indonesia.

Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kehadiran LPI juga bertujuan mendukung pembangunan di Indonesia yang tak cukup jika hanya bermodalkan APBN atau penugasan BUMN.

"Kita tidak mungkin hanya mengandalkan instrumen yang terbatas, yaitu terutama APBN atau kekayaan negara yang dipisahkan yaitu BUMN. Kalau kita menggunakan 2 instrumen itu secara besar, pasti nanti akan muncul masalah sustainability," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/2/2021).

Selain itu, menurutnya kehadiran LPI akan memberi kepastian terhadap modal pembangunan yang dibutuhkan Indonesia. Kemudian, investor juga punya banyak pilihan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Seperti tadi ekuitas vs loan. Kalau sekarang ini para pemodal baik di dalam maupun luar negeri lebih aman membeli surat utang pemerintah atau surat utang perusahaan. Atau dia masukkan saja ke bank dalam bentuk DPK (dana pihak ketiga), maka kita harus membuat supaya orang harus melihat supaya ada choice atau pilihan untuk tidak hanya dalam bentuk surat utang tadi," papar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, salah satu target pemerintah dari LPI adalah mendapat modal untuk proyek-proyek infrastruktur.

"Gambar besar dan banyak pertanyaan terkait konstruksi LPI. Kita bayangkan Indonesia ke depan sangat banyak memerlukan pembangunan proyek pembangunan, proyek infrastruktur terkait berbagai segmen sektor di masyarakat, perekonomian, dan pembiayaan pembangunan tersebut membutuhkan dana," imbuh Suahasil.

Sama seperti Sri Mulyani, hanya mengandalkan APBN yang berasal dari penerimaan pajak negara tidaklah cukup. Begitu juga jika hanya mengandalkan surat utang. Apalagi, pemerintah sedang berupaya menjaga rasio utang di APBN terhadap PDB sebesar 3%.

"Kita kan sudah berkomitmen untuk APBN kembali kita sehatkan dan ada batasan utang APBN terutama 3% dari PDB setiap tahun dan ini akan kita pegang," tutur Suahasil.

lanjut ke halaman berikutnya