.webp)
Masalah pesangon eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) belum juga usai. Pegawai yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak April 2016 itu mengaku masih belum memperoleh pesangon secara penuh.
Ketua Tim Dobrak Merpati, Ery Wardhana mengatakan masih ada 1.233 karyawan yang belum mendapat pesangon dengan total Rp 318,17 miliar. Jumlah itu termasuk dirinya, yang mengaku belum sepeser pun mendapat hak pesangon setelah 25 tahun bekerja.
"Fakta yang terjadi sampai Februari 2021, Merpati belum menyelesaikan hak pesangon karyawannya sebesar Rp 318 miliar untuk 1.233 orang pegawainya yang telah di PHK sejak April 2016 dan saat ini tidak ada kepastian kapan pembayaran akan diselesaikan," kata Ery dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (2/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sampai sekarang sepeser pun hak pesangon saya bekerja 25 tahun tidak diberikan oleh Merpati," tambahnya.
Selain itu, PT Merpati Nusantara Airlines juga belum menyelesaikan kewajiban pembayaran Hak Dana Pensiun dengan perkiraan nilai solvabilitas awal sebesar Rp 94,88 miliar, dengan jumlah peserta 1.744 orang (termasuk 672 pensiunan atau senior).
"Itu akibat dibubarkannya Dana Pensiun oleh Dirut Merpati sejak 22 Januari 2015 dengan alasan ketidak mampuannya untuk memenuhi kewajiban kepada dana pensiun Merpati" jelas Ery.
Sejak Merpati bangkrut pada 2014 dan memutuskan setop operasi, yayasan Merpati yang membidangi dana pensiun memang ikut gulung tikar. Hal itu membuat dana pensiun dihimpun dari iuran perusahaan sebesar dua per tiga persen dan iuran karyawan yang dipotong dari gaji sebesar sepertiga persen.
Perusahaan juga sampai saat ini disebut masih memiliki utang kewajiban iuran peserta yang belum disetorkan kepada Yayasan sebesar Rp 14 miliar, dengan total keseluruhan utang kepada unit usaha dana pensiun mencapai Rp 64 miliar.
"Seluruh kewajiban MNA itu sampai saat ini tidak jelas penyelesaiannya. Kami sangat berharap dengan adanya audiensi seperti ini, kami mohon ada kepastian dan bisa dibayarkan hak-hak kami," pintanya.
