.webp)
Eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines mengadu ke Komisi VI DPR soal pesangon yang belum beres. Total pesangon untuk eks karyawan Merpati sebesar Rp 318 miliar.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nevi Zuariana mengatakan akan melaporkan hasil audiensi dengan eks karyawan Merpati kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
"Kita (akan) laporkan masalah pegawai Merpati ini kepada (Menteri) BUMN Pak Erick Thohir, kita cari penyelesaiannya dan tentu ini jangan sampai berlarut-larut. Jadi catatan buat kita ke depan ketika kita bertemu dengan Menteri BUMN nanti, kita akan laporkan hasil audiensi ini dengan Pak Menteri BUMN," kata Nevi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan perhimpunan eks karyawan Merpati, Selasa (2/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nevi mau hak-hak pesangon eks karyawan Merpati yang sudah bekerja bertahun-tahun bisa diselesaikan.
"Bagaimanapun kita harus perjuangkan karena mereka ini sudah melaksanakan kewajiban dan kita menunaikan hak-hak mereka dan PMN yang dikucurkan dengan skema restrukturisasi sesuai norma hukum yang berlaku kita harapkan demikian seharusnya," ucapnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengatakan selain Erick Thohir, dewan akan meminta penjelasan Merpati dan PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA (Persero) untuk mencari solusi apa yang bisa ditawarkan kepadanya untuk menyelesaikan permasalahan pesangon ini.
"Kita akan bawa permasalahan ini nanti dalam rapat dengan Kementerian BUMN, PPA dan Merpati untuk kita bisa menemukan solusi-solusi yang mungkin ditawarkan untuk teman-teman eks karyawan dari Merpati," imbuhnya.
Sebelumnya Ketua Tim Dobrak Merpati, Ery Wardhana mengatakan masih ada 1.233 karyawan yang belum mendapat pesangon dengan total Rp 318,17 miliar. Jumlah itu termasuk dirinya, yang mengaku belum sepeser pun mendapat hak pesangon setelah 25 tahun bekerja.
"Fakta yang terjadi sampai Februari 2021, Merpati belum menyelesaikan hak pesangon karyawannya sebesar Rp 318 miliar untuk 1.233 orang pegawainya yang telah di PHK sejak April 2016 dan saat ini tidak ada kepastian kapan pembayaran akan diselesaikan," kata Ery dalam kesempatan yang sama.
