Bahlil-Anggota DPR Debat Soal Data Realisasi Investasi di 2020

Vadhia Lidyana - detikFinance
Rabu, 03 Feb 2021 18:10 WIB
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan realisasi investasi selama tahun 2020 mencapai Rp 826,3 triliun. Dengan target di tahun 2020 ialah Rp 817,2 triliun, maka persentase realisasinya mencapai 101,1%.

"Target investasi 2020 awalnya sebesar Rp 886 triliun, namun ada COVID-19 kami revisi jadi Rp 817,2 triliun. Alhamdulillah dalam proses satu tahun jalan realisasi investasi Rp 826,3 triliun, kenaikan 101,1%," ungkap Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (3/2/2021).

Dari bahan pemaparannya, realisasi sepanjang 2020 itu tumbuh 2,1% dibandingkan tahun 2019 atau secara year on year (yoy). Lalu, pada kuartal IV-2020 tumbuh 3,1% yoy.

Namun, Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid dari fraksi Golkar meragukan data tersebut. Nusron mengatakan, angka itu berbeda dengan data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers APBN KiTa tanggal 6 Januari 2021 lalu. Kala itu, Sri Mulyani memprediksi ekonomi kuartal IV-2020 berada di kisaran -0,9% sampai -2,9%. Pasalnya, Sri Mulyani menyampaikan investasi swasta juga masih kontraksi -4,3% sampai -4% pada akhir 2020 tersebut.

"Penjelasan Bapak yoy Januari-Desember angka realisasi investasi naik 2,1%. Penjelasan Menkeu investasi itu minus 4%. Yang namanya investasi yang disampaikan Menkeu adalah PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto). Yang namanya PMTB itu ada investasi langsung, bukan investasi sektor ini-itu, dan government spending seperti yang dikatakan saudara. Jadi menurut saya ini angka yang incredible, kenapa antar-pemerintah angkanya tidak sama?" kata Nusron.

Ia pun meminta Bahlil untuk tidak mengubah angka realisasi investasi. "Tolong jangan sampai angka itu disulap, sehingga tidak kredibel. Ini menurut saya angka incredible, nggak sinkron data BKPM dengan Menkeu. Tentunya kalau saya pribadi saya percaya data Menkeu. Karena rilis itu berdasarkan data Bank Dunia, dan seluruh siklus yang ada," ujar Nusron.

Menjawab itu, Bahlil menjelaskan, angka yang disampaikan Sri Mulyani adalah realisasi PMTB di kuartal IV-2020. PMTB sendiri adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi.

Bahlil menerangkan, komponen pembentuk PMTB tidak hanya investasi langsung melalui penanaman modal asing (PMA) atau dalam negeri (PMDN).

"PMTB itu gabungan investasi dari 4 poin, sektor keuangan, hulu migas, sektor pemerintah, dan investasi langsung yang dilakukan khusus untuk PMA dan PMDN. Nah yang BKPM lakukan sekali lagi, khusus mencatat investasi langsung untuk PMA dan PMDN, minus 3 yang lain. Menkeu dalam konteks mengukur berapa pertumbuhan investasi secara makro, itu adalah akumulasi dari 4 poin tersebut. Dengan demikian, mau dibawa ke pengadilan mana pun data BKPM, saya sebagai Kepala BKPM akan siap mempertaruhkan kredibilitas yang BKPM lakukan," tegas Bahlil.

Ia menerangkan, 3 komponen lain di dalam PMTB itu mengalami penurunan atau bahkan kontraksi. Oleh sebab itulah Sri Mulyani menyampaikan angka investasi PMTB kuartal IV-2020 -4% sampai -4,3%.

"Kita lihat grafik pertumbuhan sektor lain. Pertumbuhan investasi di sektor keuangan tumbuh atau tidak? Coba cek di situ. Sektor pemerintah, tumbuh atau tidak? Itu pasti turun. Hulu migas? Saya yakin pasti turun. Saya pikir hulu migas juga bisa dicek. Nah PMTB minus itu akumulasi dari ke-4 itu, kalau dihitung rata-rata itu pasti turun, karena sektor lain turun. Jadi saya tidak menyalahkan angka Kemenkeu yang mengatakan minus, no, karena itu akumulasi. Tapi khusus untuk BKPM, ini realisasi riil," ujar dia.

Menambahkan Bahlil, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang turut hadir dalam rapat itu mengatakan, PMTB memang terdiri dari investasi di sektor lain. Sementara, BKPM hanya menulis realisasi investasi langsung dari PMA dan PMDN.

"Jadi PMTB itu, investasi langsung mungkin hanya 1/4. Karena investasi PMTB itu termasuk konsumsi masyarakat untuk non perishable goods, misalnya seperti perumahan, itu juga termasuk di situ. Jadi memang investasinya besar, yang dilayani BKPM itu hanya 1/3 atau 1/4 dari PMTB," kata Lutfi yang juga pernah menjabat sebagai Kepala BKPM pada periode 2005-2009.

Merespons penjelasan-penjelasan itu, Nusron memahami bahwa PMTB terdiri dari investasi di sektor lain. Salah satunya hulu migas yang tak masuk pencatatan BKPM. Namun, ia mempertanyakan mengapa ekonomi Indonesia diprediksi -1,7% sampai -2,2% sepanjang 2020 jika investasi langsungnya bisa tumbuh 2,1%.

"Kalau ada pertumbuhan investasi langsung 2,1%, saya yakin tidak ada kontraksi," tegas Nusron.

Bahlil mengatakan, realisasi investasi sepanjang 2020 itu termasuk dengan realisasi investasi yang telah mangkrak bertahun-tahun, dan totalnya itu mencapai Rp 474,9 triliun. Ia kembali menegaskan, BKPM menyajikan data realisasi investasi berdasarkan penanaman modal yang sudah masuk ke Indonesia, dan sudah dilaksanakan pengadaan investasinya.

"Data yang kami sampaikan bukan atas dasar survei, tapi riil, berdasarkan LKPM. Itu yang dicatat bukan baru komitmen, tapi sudah terealisasi, uangnya sudah keluar, mesinnya sudah diadakan, itu yang ditulis. Tetapi kalau yang belum komitmen, belum realisasi, itu belum dimasukkan," pungkasnya.

(zlf/zlf)