.webp)
Pengusaha meminta program vaksinasi mandiri segera diizinkan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat program vaksinasi nasional.
Menurut Ketua Apindo Kepulauan Riau, Cahya, pengusaha ingin lingkungan kerja perusahaannya terbebas dari virus COVID-19.
"Kami butuh segera agar lingkungan kerja kami, kantor kami, pabrik kami bisa terbebas dari COVID-19. Untuk itu kami minta agar pemerintah membuka jalur vaksin mandiri untuk mempercepat proses vaksinasi secara nasional," ujar Cahya dalam keterangannya, Rabu (3/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan pengusaha mampu untuk membiayai vaksinasi mandiri bagi keluarga maupun para karyawannya. Dengan vaksin mandiri ini beban subsidi pemerintah bisa diringankan.
"Kami yakin banyak pengusaha yang mampu membiayai keluarganya bahkan karyawannya untuk vaksin. Dengan demikian subsidi pemerintah untuk vaksin akan menjadi ringan," ujar Cahya.
Bila nanti ada perusahaan yang tidak mampu membiayai karyawannya vaksinasi, maka baru menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membantu mereka. Dia menambahkan, setuju apabila vaksinasi mandiri tetap dikelola dan diadakan pemerintah. Menurutnya hal itu menghindari pemalsuan.
"Saya rasa pemerintah melalui Bio Farma tinggal merubah kemasan khusus untuk membedakan antara vaksin mandiri dengan vaksin sudsidi pemerintah," ujar Cahya.
Sementara itu Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan akan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) akan diterbitkan untuk mengatur hal tersebut.
"Terkait dengan vaksin gotong royong (vaksin mandiri), Pak Menkes akan membuat Permenkes-nya," ujar Airlangga dalam konferensi pers usai rapat terbatas, Rabu (3/2/2021).
Dalam rapat terbatas, Airlangga menyebut Presiden Joko Widodo ingin agar program vaksinasi segera ditingkatkan intensitasnya, baik secara volume maupun waktunya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun menurut Airlangga akan segera meningkatkan intensitas program vaksinasi, sehingga target herd immunity alias kekebalan di masyarakat bisa dicapai dalam waktu setahun ke depan.
"Pak Presiden juga mendorong agar vaksinasi ditingkatkan baik dari segi volume dan waktu, sehingga herd immunity cepat dilaksanakan. Pak Menkes tentu akan meningkatkan mereka yang akan direncakan divaksinasi, agar dalam setahun herd immunity bisa dicapai," ujar Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian itu.
Airlangga juga mengatakan vaksinasi akan dilakukan dengan berbasis data dan melihat zona kepadatan penduduk. Setiap daerah akan dilihat kepadatan jumlah, mobilitas, dan sebanyak apa interaksi penduduknya.
"Vaksinasi pertimbangkan berbasis data, dan daerah zona padat, mobilitas tinggi, dan juga interaksi tinggi yang jadi pertimbangan. Lalu juga kegiatan pada sentra perekonomian," kata Airlangga
(hal/hns)
