RI Mau Pertahankan Komponen Dalam Negeri di IU-CEPA

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 04 Feb 2021 18:15 WIB
Neraca perdagangan pada Oktober 2017 tercatat surplus US$ 900 juta, dengan raihan ekspor US$ 15,09 miliar dan impor US$ 14,19 miliar.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Wakil Menteri Pedagangan Jerry Sambuaga memimpin rapat pleno untuk menghadapi putaran ke-10 perundingan perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IU-CEPA). Saat ini, pihaknya tengah mencari titik temu sejumlah isu krusial yang berkaitan dengan kewenangan lintas kementerian.

Jerry mengatakan, pihaknya juga menimbang permintaan dari Uni Eropa.

"Beberapa klausul yang menjadi permintaan Uni Eropa sedang kita pertimbangkan. Kita bahas juga apa yang menjadi permintaan kita kepada Uni Eropa. Jadi pembahasannya cukup komprehensif. Yang jelas semua demi kepentingan nasional kita," kata Jerry dalam keterangannya, Kamis (4/2/2021).

Beberapa isu krusial yang dibahas seperti isu Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Beberapa waktu yang lalu, pengusaha elektronik di beberapa daerah juga menyampaikan permintaan agar ikut mempertahankan bahkan meningkatkan TKDN. Pasalnya TKDN sangat berperan bagi industri dalam negeri, mengingat potensi pasar Indonesia sangat besar.

"Jadi, TKDN itu mirip kebijakan afirmasi bagi industri kita. Kita punya pasar yang luas dan industri dalam negeri seharusnya diberikan kesempatan untuk menikmati pasar tersebut. Dari situ kita bisa meningkatkan kapasitas industri dalam negeri," jelasnya.

Jerry yakin, kebijakan perdagangan bisa menjadi instrumen bagi peningkatan kemampuan produsen dalam negeri. Ia mengatakan bahwa sektor hulu dan hilir adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam struktur ekonomi sebuah negara. Oleh karena itu kebijakan yang terintegrasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar.

Menurutnya, kebijakan-kebijakan ini perlu dibicarakan dengan mitra perjanjian perdagangan. Ia juga yakin ada ruang-ruang negosiasi yang bisa dimanfaatkan sehingga kepentingan nasional tetap bisa dikedepankan.

"Perjanjian perdagangan itu kan negosiasi dua pihak. Jadi pasti masing-masing punya kepentingan dan kita saling take and give dengan mitra kita. Intinya, kerja sama dan kesepakatan sifatnya harus mutual dan berdampak pada kepentingan nasional kita. Itu prinsip utamanya, ujar Jerry.

(acd/zlf)