Usulan Jakarta Lockdown Dinilai Terlambat dan Tak Efektif

Vadhia Lidyana - detikFinance
Kamis, 04 Feb 2021 22:15 WIB
Penerapan PSBB di Jakarta akan berakhir pada 4 Juni esok. Pemprov DKI pun akan terapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di kawasan zona merah COVID-19.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay dari fraksi PAN mengusulkan lockdown akhir pekan di wilayah zona oranye dan merah COVID-19, di kawasan DKI Jakarta. Usulan Jakarta Lockdown itu sedang dikaji oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti apa yang dikatakan oleh Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

"Usulan dari teman-teman DPR saya kira disampaikan saja kepada pemerintah, kepada presiden, kepada satgas pusat. Kami di Pemprov DKI juga nanti Pak Gubernur akan mengkaji, menganalisis, dan membahas," kata Riza di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Namun, usulan itu dinilai terlambat oleh sejumlah pengamat ekonomi. Bahkan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai, usulan itu tak hanya terlambat, tapi juga tak akan berguna.

"Bukan hanya sudah terlambat, ini kebijakan tidak ada guna. Kalau hari biasa tidak ada pembatasan sosial yang ketat, maka penularan akan terjadi juga," ungkap Anthony kepada detikcom, Kamis (4/2/2021).

Senada, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira juga menilai kebijakan tersebut sudah terlambat dan tidak efektif. Apalagi, ketika sebelumnya pemerintah sudah mensosialisasikan new normal atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19.

"Usulannya sudah sangat terlambat, jadi tidak efektif. Kenapa? Kesalahan pertama pemerintah adalah waktu itu mendorong adanya new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Sehingga masyarakat itu kalau dilakukan pembatasan nggak efektif, karena masyarakat berpikir kan sudah ada vaksin, kemudian saya sudah menjalankan protokol kesehatan, kenapa masih dilarang menjalankan mobilitas? Nah hal seperti itu yang menurut saya tidak efektif, terlambat, penerapannya nggak akan bisa menyeluruh," ungkap Bhima ketika dihubungi secara terpisah.

Bhima mengatakan, kebijakan itu akan semakin mematikan bisnis-bisnis yang mengandalkan pendapatan pada akhir pekan. "Misalnya bagaimana sektor-sektor usaha yang menggantungkan permintaan pada akhir pekan. Dan ketika akhir pekan masyarakat harus di rumah saja, otomatis restoran-kafe makin terpuruk, dan kompensasi kan tidak cukup," paparnya.

Menurut Bhima, kebijakan paling efektif untuk menurunkan penambahan kasus COVID-19 harian adalah 3T.

"Saya melihatnya lebih baik pemerintah konsisten melakukan 3T, testing lebih banyak, tracing, kemudian treatment, ini yang harus dilakukan dengan lebih serius sehingga kasus harian bisa turun, jadi bukan lockdown akhir pekan, itu tidak efektif," ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menyarankan pemerintah untuk fokus kembali pada pemberian stimulus. Apalagi, ada stimulus yang tak dilanjutkan di 2021 seperti bantuan subsidi upah (BSU) untuk karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta.

"Jadi kalau mau buat kebijakan, ya harus dipikirkan juga stimulusnya, bansos, ini BSU juga nggak dianggarkan 2021," tutur Bhima.

Akan tetapi, menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah, lockdown akhir pekan lebih tepat disebut sebagai peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan di akhir pekan.

"Menurut saya lockdown yang diusulkan Itu bukan lockdown sebenarnya, tapi Lebih sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan, mengurangi potensi kerumunan masyarakat yang umumnya terjadi di saat weekend," kata Piter kepada detikcom.

Ia menilai, usulan itu sebenarnya masih membuka kesempatan untuk berbagai kegiatan usaha tetap buka di akhir pekan. "Sementara untuk kegiatan usaha masih dibuka ruang, yang ditunjukkan dengan lockdown hanya dibatasi pada weekend," jelas Piter.

Ia menilai, jika kegiatan tersebut dijalankan dengan tertib, maka berpotensi efektif menekan penyebaran COVID-19 harian.

"Kalau kedisiplinan ini benar-benar terjadi maka akan efektif mengurangi penularan virus. Apapun caranya memang diperlukan upaya untuk memaksa masyarakat melaksanakan disiplin protokol kesehatan," tandas Piter.

(vdl/dna)