Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menghentikan sementara ekspor benih bening lobster (BBL). Ia diwanti-wanti soal potensi penyelundupan.
Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan dari fraksi PKS, pemberhentian sementara ekspor benih lobster ini memicu aksi penyelundupan ekspor alias ekspor ilegal. Ia pun mempertanyakan langkah Trenggono dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP dalam menghadapi penyelundupan ini.
"Pak Menteri, juga Badan Karantina, dengan kita melarang atau memberi status quo terhadap ekspor benih lobster ini, itu penyelundupan lobster terjadi. Bagaimana Badan Karantina menangani ini?" ungkap Johan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan KKP, Selasa (9/2/2021).
Sebelumnya, dalam rapat kerja pada 27 Januari lalu, Komisi IV DPR RI meminta KKP fokus pada budidaya lobster untuk meningkatkan ekosistem. Johan pun mempertanyakan Trenggono akan kesiapan pemerintah menjalankan program tersebut. Pasalnya, ia mengatakan ada daerah yang juga memiliki benih lobster di areal lautnya, namun tak bisa dilakukan budidaya karena kondisi lingkungan yang tak sesuai.
"Saya pekan lalu berkunjung ke Kampung Bumbung, Desa Martak, Lombok Tengah. Itu adalah lokasi pertama ditemukannya bibit lobster. Nah kalau dialihkan ke budidaya, beda karakter lautnya. Karena rata-rata benih lobster ini ada di selatan dengan arus yang begitu kuat. Nah kalau kita suruh budidaya di situ Pak, mati, nggak bisa dia berkembang. Jadi harus dibawa ke utara. Nah kalau mereka untuk pindah ke tempat lain, mereka berurusan dengan penduduk-penduduk lain. Jadi itu perlu dikaji kembali," urainya.
Johan menuturkan, saat ini para nelayan lobster menganggur karena tak diizinkan mengekspor. Ia meminta Trenggono untuk memperhatikan nasib para nelayan tersebut.
"Kalau pun kita melarang mereka untuk mengekspor, apa kira-kira menurut Pak Menteri? Kompensasi kita. Karena mereka menganggur hari ini Pak," ujar Johan.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema dari fraksi PDIP juga mengatakan hal serupa. Ia meminta KKP segera menyampaikan keputusan terkait lobster, baik nasib ekspor ke depannya, atau pun budidaya.
"Kan saat ini dihentikan sementara, kami ingin tahu progresnya seperti apa? Lalu, di balik ekspor benur ini, kata kunci yang sangat penting itu budidaya. Nah kebijakan terkait budidaya lobster kita ini kami juga ingin tahu," pungkasnya.
(zlf/zlf)
