.webp)
2. Moratorium Pengiriman ABK Dinilai Picu Stress Awak yang Sedang Melaut
Basilio mengatakan, jika awak kapal yang bertugas saat ini tertahan dan tak digantikan karena ada moratorium, maka akan memicu stress, yang pada ujungnya memicu peristiwa tak diinginkan di atas kapal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka di satu ruang kapal. Kalau kapal besar masih lumayan. Tapi kalau kapal ikan 300 GT, 100 GT, itu kan kalau bahasa di sininya ketemunya lu lagi, lu lagi, itu setiap hari, selama lebih dari 1 tahun. Sementara konvensi ILO mengatakan harus 12 bulan, dan setelah 12 bulan itu mereka harus turun. Jadi ketentuannya mereka hanya boleh bekerja di atas kapal sampai 12 bulan," tutur dia.
"Nah sementara dalam kondisi saat ini, sudah ada sekitar 400.000 yang bekerja melebihi waktu 12 bulan. Dengan demikian, pasti banyak yang stress, akhirnya ribut, dan kalau kita sering dengar, terutama di kapal-kapal ikan, banyak kejadian warga negara kita juga menjadi korban," sambungnya.
3. Pemerintah Sudah Minta China Tangani Kapal-kapalnya
Menurutnya, pemerintah sudah berkoordinasi dengan pemerintah China agar mau menindak dan memperbaiki lingkungan kerja di kapal-kapalnya yang mengangkut ABK WNI.
"Untuk kapal China, memang kami sedang melakukan negosiasi dengan China untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan kami berkoordinasi dengan Kemenlu, dan kami dapat laporan sangat bagus bahwa China mau proaktif dan akan ada perbaikan-perbaikan ke depan," tutur Basilio.
4. Cegah Kekerasan Pada ABK WNI, Pemerintah Mau Tambah Jumlah Perwira
Di sisi lain, saat ini pemerintah sedang berupaya agar ijazah para pelaut Indonesia, khususnya perwira atau officer bisa diakui di luar negeri. Dengan cara itu, maka Indonesia bisa mengirim lebih banyak perwira kapal, dan pada akhirnya bisa menguasai kapal asing untuk mencegah kasus-kasus kekerasan pada ABK atau pelaut rating.
"Karena kalau kita ingin melindungi ABK kita yang di rating atau ABK biasa, maka strategi kita adalah menguasai kapalnya. Dengan demikian kita bisa kirim para perwira. Jadi untuk moratorium itu kita dorong jangan sampai ada moratorium," pungkas Basilio.
(vdl/fdl)
