Gubernur Bali Sambut Baik Dibukanya Izin Investasi Miras

Danang Sugianto - detikFinance
Senin, 01 Mar 2021 21:15 WIB
Gubernur Bali I Wayan Koster.
Foto: Gubernur Bali I Wayan Koster. (Angga-detikcom)
Jakarta -

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menimbulkan pro kontra. Banyak yang berpandangan negatif karena Perpres itu mengizinkan investasi untuk komoditas minuman keras (miras) di 4 provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

Namun Pemprov Bali justru menyambut baik hal itu. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali.

"Dengan berlakunya Perpres Nomor 10 Tahun 2021, memberikan peluang usaha bagi masyarakat Bali melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali guna memenuhi kebutuhan pasar domestik, dan pasar bagi wisatawan, serta ekspor," ujar Gubernur Bali I Wayan Koster, Senin (1/3/2020).

Wayan menjelaskan secara nasional minuman beralkohol 80% beredar di Bali, karena Bali merupakan daerah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara yang membutuhkan minuman beralkohol cukup tinggi. Selama ini, kata Wayan, kebutuhan minuman beralkohol di Bali dipenuhi oleh produk import (92%), hanya 8% diproduksi di Bali.

"Hal ini terjadi karena usaha minuman beralkohol termasuk di Bali masuk dalam daftar negatif investasi. Data Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Tahun 2019, penerimaan cukai industri minuman beralkohol sebesar 7,06 Triliun Rupiah, hal ini berasal dari 80% minuman import senilai 5,648 Triliun Rupiah. Dengan demikian sangat jelas Bali telah kehilangan potensi ekonomi yang bersumber dari minuman beralkohol," jelas Wayan.

Wayan menambahkan sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Menurutnya dengan berlakunya Perpres No. 10/2021 semakin memperkuat Pergub sudah berjalan setahun tersebut.

"Dengan berlakunya ini, maka pemenuhan kebutuhan minuman beralkohol tidak lagi bergantung dari produk impor, tetapi dapat dipenuhi oleh pelaku IKM dan UMKM masyarakat Bali, sehingga dapat meningkatkan nilai perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali dengan melindungi dan memberdayakan kearifan lokalnya. Sehingga segera dapat dilakukan upaya untuk mengembalikan kehilangan potensi ekonomi akibat produk impor yang telah lama berlangsung di Bali," ungkap Wayan.

Pemerintah Provinsi Bali telah menerapkan visi dengan program perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang berbasis kearifan lokal, seperti Tuak Bali, Arak Bali, Brem Bali, dan produk artisanal dengan memberlakukan kebijakan yang dituangkan melalui Pergub No.1/2020. Pemprov Bali berharap dengan adanya regulasi tersebut, minuman beralkohol khas Bali bisa sejajar dengan minuman beralkohol kelas dunia.

"Arak Bali tidak saja dapat dimanfaatkan untuk minuman yang menyehatkan sehari-hari bagi masyarakat Bali, tetapi bisa dikembangkan menjadi industri minuman khas Bali berkelas dunia seperti Sake di Jepang, Soju di Korea, Wiskey di Eropa, Votka di Finlandia, Vodka di Rusia, dan Teuqilla di Mexico. Ini sangat tepat bagi Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia, sehingga akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali," tutup Wayan.

Simak video 'Aturan Soal Investasi Miras dalam Perpres Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]



(das/fdl)