Senator AS Usul Tarik Pajak Orang Super Kaya, Incar Rp 42.000 T

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 02 Mar 2021 09:40 WIB
Ilustrasi Dolar AS
Ilustrasi/Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Senator dari Massachusetts, Amerika Serikat, Elizabeth Warren mengusulkan rencana pengenaan pajak bagi kelompok ultra-jutawan. Warren mengaku akan mulai meyakinkan Menteri Keuangan Janet Yellen untuk melancarkan rencananya. Kebetulan keduanya sama-sama merupakan kader Partai Demokrat.

"Janet dan saya perlu berdiskusi tentang implementasi ini," kata Warren dilansir dari CNN, Selasa (2/3/2021).

Rancangan kebijakan yang dibesut Warren akan berupaya mengumpulkan US$ 3 triliun atau sekitar Rp 42.000 triliun pajak (kurs Rp 14.000/US$) dari para kelompok ultra-jutawan. Uang itu dinilai dapat membangun kembali ekonomi dan memerangi ketidaksetaraan.

Rencananya, Warren mau mengenakan pajak tahunan 2% atas kekayaan bersih rumah tangga dan dana perwalian dengan besaran antara US$ 50 juta-1 miliar.

"Kami merancang pajak kekayaan ini dengan membangun pengalaman negara lain yang mengumpulkan pajak kekayaan dan tidak selalu berhasil. Kami melihat di mana kesalahannya dan memastikan kami memperketatnya," kata Warren.

Sementara itu, beberapa pengamat berpendapat bahwa pajak kekayaan akan menantang jika tidak inkonstitusional. Secara khusus, ada kekhawatiran tentang bagaimana menilai aset dan mencegah orang kaya menyembunyikan uang tunai di luar negeri.

Janet Yellen sendiri mengatakan minggu lalu bahwa dia belum memiliki rencana penarikan pajak kekayaan seperti yang diinginkan Warren. Menurutnya penarikan pajak itu memiliki masalah implementasi yang sangat sulit.

Yellen tak menampik banyak orang kaya yang menipu dan menyembunyikan hartanya untuk dikenai pajak. Maka dari itu, menurutnya yang harus dilakukan justru meningkatkan penegakan hukum bukan membuat aturan pajak yang lebih progresif.

"Jika orang kaya menipu, itu tidak berarti kita harus menyerah begitu saja dan membiarkan mereka membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah daripada orang lain. Itu berarti kita perlu mempekerjakan lebih banyak penegakan hukum dan membuat mereka mengikuti aturan," kata Yellen.

(hal/eds)