Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sedang mengusut dugaan kasus suap puluhan miliar yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setelah sekian lama, kasus yang melibatkan pegawai pajak pun muncul kembali.
Pengamat ekonomi, Piter Abdullah mengatakan tindak korupsi maupun suap terhadap pejabat pajak memang besar.
"Kalau dulu ini memang permainan biasa di DJP, saat ini setelah dilakukan reformasi di DJP sudah sangat jarang terjadi, saya melihat DJP sudah relatif bersih. Tapi memang godaannya tetap besar," kata Piter saat dihubungi detikcom, Jakarta, Rabu (3/3/2021).
Godaan yang besar bagi pegawai pajak, dijelaskan Piter khususnya bagi PNS yang menangani wajib pajak (WP) perusahaan-perusahaan besar di mana memiliki kewajiban ratusan miliar kepada negara.
"Pasti sangat ingin bayar pajaknya dikurangi atau bahkan dibebaskan, misalnya berkurang seratus miliar. Untuk itu pasti rela menyuap petugas pajaknya sebesar Rp 10 miliar," ujarnya.
Pengusutan dugaan kasus suap yang dilakukan lembaga antirasuah ini pun, dikatakan Piter sebagai tanda reformasi yang di Ditjen Pajak berhasil. Sebab, mampu membongkar para pegawai yang nakal.
"Kita harus mengapresiasi Kemenkeu khususnya DJP yang sudah melakukan reformasi begitu baik sehingga kita bisa memiliki DJP yang seperti sekarang ini," katanya.
"Kalaupun dugaan ini benar, itu tidak menjadikan reformasi perpajakan gagal. Ini harus menjadi pengingat bahwa upaya itu masih harus ditingkatkan," tambahnya.
Hal senada diungkapkan Managing Partner DDTC, Darussalam. Dia bilang terkuaknya dugaan kasus suap di lingkungan DJP menjadi bukti pemerintah terus mewujudkan tata kelola yang bersih.
"Yang perlu kita ketahui bahwa DJP, Kemenkeu, dan KPK telah dan terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, termasuk dalam sektor perpajakan," kata Darussalam.
Dia mengatakan, citra atau rasa kepercayaan masyarakat terhadap DJP selama mulai meningkat sejak beberapa tahun lalu. Hal itu tidak lepas dari berbagai pembenahan atau perbaikan yang dilakukan otoritas pajak nasional.
Perbaikan atau reformasi pun dilakukan hingga aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan untuk mewujudkan institusi yang profesional dan berintegritas.
"Misalnya dari kebijakan yang bersifat relaksasi dan perumusannya yang bersifat terbuka dan partisipatif, pembenahan administrasi yang berbasis IT dan transparan, serta pendekatan kepatuhan berbasis compliance risk management yang mana memperlakukan WP sesuai dengan profil kepatuhannya," ungkap dia.
"Artinya, aspek kepercayaan tumbuh karena adanya pembenahan yang komprehensif dan mencakup banyak aspek, tidak bisa dilihat dari hanya satu atau dua kasus saja," tambah Darussalam.
Lihat juga Video: Kasus Pajak Dealer Jaguar, 3 Pegawai Pajak DKI Didakwa Terima US$ 96.375
