RI Mau Bikin Badan Penunjang Ekspor, Apa Itu?

Soraya Novika - detikFinance
Kamis, 04 Mar 2021 13:38 WIB
Pelabuhan Patimban ditargetkan siap layani kegiatan ekspor-impor mulai Desember 2020 mendatang. Pembangunan pelabuhan itu terus dikebut agar dapat penuhi target
Foto: ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI
Jakarta -

Kementerian Perdagangan akan membentuk Badan Penunjang Ekspor. Rencana itu merupakan perpanjangan dari perintah Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan agar produk nasional bisa lebih dikenal lagi oleh dunia.

Badan Penunjang Ekspor ini nantinya akan dikembangkan dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang berada di bawah Kemendag. Tugasnya adalah mempelajari dan mengeksekusipasar-pasar tertentu menjadi target pasar produk dalam negeri.

"Salah satu yang menjadi bagian penting dalam pengembangan produk nasional juga adalah bapak presiden mengamanatkan bagaimana kita mempunyai suatu badan penunjang ekspor, sebenarnya kita sudah mempunyai direktorat jenderal pengembangan ekspor nasional, yang kita bisa kembangkan untuk menjadikan dewan penunjang ekspor tersebut sebagai yang bisa mempelajari dan mengeksekusikan pasar-pasar tertentu," ungkap Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dalam Konferensi Pers Rapat Kemendag 2021, Kamis (4/3/2021).

Sejauh ini, sebelum badan itu berdiri, sudah disiapkan industri apa saja yang akan jadi fokus ekspor nasional ke depan. Di antaranya adalah Indonesia Islamic Fashion dan Indonesia Halal Industry. Sebelum itu, kedua industri ini harus digenjot dulu di dalam negeri. Bila penerimaan dalam negeri sudah menjanjikan, maka bukan tidak mungkin kedua industri itu akan menguasai pasar dunia.

"Jadi ini 2 market yang sangat besar, yang kalau bisa kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan suatu hal yang mustahil Indonesia akan menguasai pasar regional dan bahkan mendunia," imbuhnya.

"Dan ini akan menjadi penopang daripada dewan penunjang ekspor di bawah Kemendag yang mungkin nanti akan kita cari bentuknya bersama dengan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional," tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memperluas hubungan dagangnya dengan pasar non tradisional.

"Bapak presiden juga memberikan arahan untuk bagaimana kita membuka pasar non tradisional. Jadi bapak dan ibu sebenarnya ini kita sudah menyiapkan beberapa pasar non tradisional yang kita sudah lihat, kita sudah pelajari, biasanya itu adalah negara-negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi di atas 5%," tuturnya.

Berikut daftar pasar-pasar non tradisional incaran Indonesia ke depan:

Pertama, negara-negara yang tergabung dalam Eurasian Economic Union (EAEU) seperti Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan dan Kirgizstan.

Kedua, negara-negara yang tergabung dalam East African Community (EAC) seperti Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, Tanzania, dan Uganda.

Ketiga, negara-negara yang tergabung dalam Economic Community of East African State seperti Nigeria, Pantai Gading dan Ghana.

Keempat, negara-negara yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC) seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Oman, dan Kuwait.

Terakhir, negara-negara Amerika Latin, yang tergabung dalam Mercosur.

"Jadi bapak dan ibu jadi ini adalah pasar-pasar tradisional yang akan menjadi target daripada perjanjian perdagangan kita di masa yang akan datang," timpalnya.



Simak Video "Buka Rakernas Kemendag, Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Harus Capai Kurang Lebih 5%"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)