Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan penting bagi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tentang teknologi. Pesan itu juga dititipkan untuk sederet menteri dan pejabat lainnya.
Jokowi berpesan BPPT harus menjadi lembaga melakukan akuisisi teknologi maju dari manapun. Sebab menurutnya saat ini teknologi begitu cepat berkembang dan ternyata sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi nasional.
"Teknologi yang kita butuhkan untuk pemulihan ekonomi nasional mungkin saja belum diproduksi di dalam negeri. Jadi strategi akuisisi teknologi dari luar negeri menjadi kunci percepatan pembangunan ekonomi kita," ucapnya dalam acara Pembukaan Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT Tahun 2021 di Istana Negara, Senin (8/3/2021).
Jokowi menilai selama ini Indonesia hanya sekadar membeli kunci dari teknologi saja. Artinya Indonesia hanya bisa menggunakan teknologi yang dibeli tersebut.
"Ini penting sekali. Ini sering kita hanya terima kunci, terima jadi akhirnya berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa membuat teknologi itu. Jadi jangan sekedar membeli mesin jadi, sekaligus bersama seluruh ahlinya. Tapi kita harus membuat kerja sama produksi teknologi di Indonesia," tuturnya.
Jokowi pun menegaskan bahwa perintah itu bukan hanya dia titipkan kepada BPPT tapi juga menteri lainnya mulai dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
"Perintah ini bukan hanya untuk BPPT tetapi kepada seluruh jajaran kabinet terutama para menko-menko. Menko Maritim dan Investasi, kepada Menko Perekonomian, pada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN dan juga Kepala BKPM," tegasnya.
Menurut Jokowi dengan kekuatan pasar yang begitu besar dimiliki Indonesia dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah maka bukan tidak mungkin RI bisa melakukan akuisisi teknologi secara murah.
(das/ara)
