.webp)
Rektor IPB Arif Satria meminta angka Badan Pusat Statistik menjadi patokan sebelum memutuskan impor beras. Pasalnya, berdasar data BPS stok beras hingga kini masih dalam jumlah cukup sehingga tidak ada alasan untuk membuka kran impor beras.
Dia mengungkapkan data BPS produksi beras pada bulan Januari hingga April 2021 kurang lebih sekitar 14 juta ton atau naik 26% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Tidak hanya itu, panen raya juga dinilainya memiliki potensi surplus pada Januari hingga April sekitar 4,8 juta ton beras.
"Artinya berdasarkan indikator produksi, konsumsi, apalagi melihat harga yang ada di lapangan cenderung menurun maka tidak ada alasan untuk kita impor beras," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: RI Mau Impor Beras 1 Juta Ton |
Arif menyebut saat ini tidak ada alasan untuk impor, sebab data BPS memprediksi stok cukup dan panen raya ini bisa memberikan surplus. Sehingga yang menjadi perhatiannya saat ini bagaimana melakukan penyerapan gabah dari petani.
"Saya kira ini langkah yang harus dilakukan dan sinergi antara Kementan, Bulog dan Kemendag dan berbagai instansi," terangnya di sela-sela rakor produksi beras di Bogor.
Menurut Arif, yang harus dilakukan saat ini transparansi dalam berbagai pengambilan keputusan berkaitan soal perdagangan produk pangan pokok. Hal ini penting karena begitu impor maka dampaknya akan serius terhadap harga dan akan berpengaruh ke petani.
"Kita harus menghargai petani yang sudah susah paya berjerih payah dan bekerja keras memberikan kepada kita suplai pangan. Saya berharap berdasarkan data-data BPS itu memang sudah cukup stok kita. Nah justru yang menurut kita penting dorong tadi bagaimana kita harus meningkatkan serapan gabah dari para petani itu ini kita harus lakukan dengan masif sehingga stok pangan kita di lapangan benar-benar cukup," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menilai data BPS ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipegang dan pihaknya punya agenda untuk terus meningkatkan kesempurnaan akurasi data ini sehingga instansi yang ada di negara ini mengacu pada satu data.
"Oleh karena itu kalau ada isu-isu berkaitan dengan impor terus terang saya juga ingin menanyakan kira-kira dasarnya apa, kalo dasar dari BPS yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan data sudah jelas tentang tidak perlunya impor," pungkas Arif.
(ega/hns)
