.webp)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali digoyang isu miring. Beberapa kali instansi pemerintah ini diterpa kasus, kali ini, DJP jadi sorotan karena diduga pegawai dan pejabatnya terlibat kasus suap.
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) pun membeberkan celah bagaimana bisa terjadi kasus suap di DJP Kementerian Keuangan. Menurut Wakil Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan, suap-suap semacam ini bisa saja terjadi saat ada dua pihak yang saling bersepakat. Dalam kasus suap pajak pihak yang membuat kesepakatan suap itu adalah wajib pajak dan institusinya itu sendiri.
"Ini mungkin saja ada baik dari pihak institusi maupun dari pihak wajib pajak sama-sama tidak memenuhi ketentuan perpajakan," ujar Ruston dalam konferensi pers di Kantor IKPI, Jakarta, Selasa (9/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ruston menyatakan sistem kerja di Ditjen Pajak sendiri sebenarnya sudah baik, namun sebaik apapun sistem kerja sebuah institusi pasti ada saja pelaku yang menyimpang dari sistem yang sudah disepakati bersama.
"Kami sebetulnya mengamati, sistem di Ditjen Pajak itu sudah bagus ya dalam mem-protect ini, tapi yang namanya sistem ya balik lagi ke The Man Behind the System ya, jadi sama dengan polisi sudah banyak, tapi pencurian juga ada, pembunuhan juga ada," paparnya.
Celah lainnya yang memungkinkan kasus suap di Ditjen Pajak ini terjadi adalah kurangnya sumber daya untuk mengawasi para pegawainya.
"Spent of control, jumlah orang yang mengawasi juga terbatas, maka secanggih apapun suatu sistem kalau terjadi sesuatu hal yang sifatnya dalam tanda kutip bersepakat ya itu bisa saja suatu sistem jebol," katanya.
Lalu, terkait bagaimana cara kerja kasus suap bisa terjadi di Ditjen Pajak sendiri, IKPI enggan memberi detailnya. Sebab, pihak IKPI juga masih dalam upaya mengkonfirmasi hal itu kepada 3 anggotanya yang jadi tersangka dalam kasus tersebut. Ketiga tersangka pun belum bisa dihubungi oleh IKPI sampai detik ini.
Namun, IKPI meminta pemerintah untuk bisa lebih memperketat pengawasannya agar kasus serupa tidak terjadi kembali.
"Tentu pembinaan sumber daya itu penting, internal check di institusi sendiri, pengawasan pelengkap, integritas juga jangan sekadar slogan tapi juga dilakukan pengawasan," timpalnya.
(fdl/fdl)
