Di tengah heboh rencana pemerintah impor beras 1 juta ton, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkap fakta. Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, dia mengatakan impor beras 1 juta ton baru wacana.
"Secara jujur ingin saya katakan kepada forum ini bahwa rencana impor itu baru dalam wacana, dan saya sama sekali belum pernah melihat ada sebuah keputusan yang pasti terhadap itu," kata dia kemarin Kamis (18/3/2021).
Namun, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk impor beras.
"Akhir bulan ini akan diadakan MoU antara pemerintah republik Indonesia dengan pemerintah (negara eksportir)," sebutnya.
Mentan menyebut Kementerian Pertanian (Kementan) tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk menolak impor beras.
Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya menyarankan agar mengutamakan penyerapan gabah petani. Menurutnya itu yang harus didahulukan untuk mencukupi kebutuhan beras nasional.
"Harus didahulukan penyerapan gabah yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah karena ini menjadi kepentingan yang sudah menunggu, barulah selanjutnya sekiranya tidak dilakukan impor pada saat-saat kita panen raya," tambahnya.
Dirut Bulog sebelumnya juga mengatakan belum tentu akan melaksanakan impor beras. Penjelasannya di halaman selanjutnya.
Simak juga 'Tak Andalkan Impor, Jabar Suplai Daging Sapi dari NTB':
