.webp)
Guna mendorong pembangunan tanpa membebani APBN, pemerintah telah membentuk lembaga pengelola investasi (LPI) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA). Melalui lembaga ini diharapkan Indonesia bisa melanjutkan pembangunan di berbagai sektor dari dana investasi investor kelas kakap.
"Pemerintah telah membentuk Indonesia Investment Authority atau INA sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang untuk mendorong pembangunan infrastruktur," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara DBS Asian Insights Conference 2021, Senin (22/3/2021).
Airlangga mengungkapkan saat ini sudah ada 50 perusahaan yang dalam tahap konsultasi dan siap menjadi mitra strategis dari lembaga dana abadi tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah telah berkonsultasi dengan 50 perusahaan dan calon mitra strategis," ucapnya.
Untuk beroperasi, INA sendiri mendapatkan suntikan modal sebesar Rp 75 triliun. Terdiri dari Rp 15 triliun yang disuntikkan pada 2020 melalui APBN dan sisanya Rp 60 triliun dilakukan tahun ini dengan inbreng saham.
"Diharapkan kuartal pertama INA ini bisa merealisasikan kegiatannya," tambahnya.
Simak juga video 'Urgensi Pembentukan LPI Guna Penuhi Kebutuhan Biaya Infrastruktur':
