.webp)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengecam rencana impor 1 juta ton beras. Rencana itu disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai, rencana impor beras hanyalah aksi pemburu rente.
"Kalau kita tiba-tiba melakukan impor beras, ini bertentangan dengan aspek-aspek legitimasi itu. Kemudian upaya untuk mensejahterakan petani itu masuk di dalam Pancasila, di mana cita-cita itu bertujuan membebaskan manusia dari berbagai belenggu penjajah, termasuk mereka pemburu rente yang ingin mengambil jalan pintas dengan melakukan impor sesuatu yang seharusnya kita mampu memproduksi," tegas Hasto dalam webinar PDIP, Kamis (25/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga menilai rencana impor 1 juta ton beras tersebut merenggut kesejahteraan petani Tanah Air.
"Impor beras 1 juta ton tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan. Dari amanat konstitusi bagaimana? Tujuan pembentukan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, termasuk kesejahteraan petani, bukan kesejahteraan petani asing, itu sangat jelas. Maka pemimpin seharusnya memahami tujuan dari bernegara, Menteri Perdagangan seharusnya paham," jelas Hasto.
Ia pun mengingatkan ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membenci produk asing. Menurutnya, Menteri Perdagangan seharusnya satu nafas dengan Jokowi.
"Lah ini menterinya siapa? Menteri itu pembantu Presiden. Menteri perdagangan membantu Presiden, sosok yang menguasai departemen atau kementerian yang dipimpinnya. Dalam menjalankan kebijakan politiknya, Menteri Perdagangan harus 1 nafas dengan Presiden," paparnya.
Terakhir, Hasto menegaskan rencana ini tidak sesuai dengan data statistik beras yang ada. Perlu diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi beras selama Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton, dengan kebutuhan sebesar 9,7 juta ton. Dari angka tersebut, maka selama Januari-April 2021 diprediksi adanya surplus stok beras sebanyak 4,8 juta ton.
"Menteri Perdagangan ngotot impor pangan, ngotot impor beras, sementara dari data-data statistik beras kita cukup, ndak perlu impor," tandas Hasto.
(vdl/dna)
