30 Juta UMKM Bangkrut, Pemerintah Diminta Tak Hanya Beri Insentif

Anisa Indraini - detikFinance
Jumat, 26 Mar 2021 19:45 WIB
Bisnis rumah makan di kawasan jalur Pantura jatuh bangun bertahan dihantam pandemi Corona. Tak sedikit rumah makan yang kemudian bangkrut karena sulit bertahan.
Ilustrasi UMKM bangkrut/Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mencatat sebanyak 30 juta pelaku UMKM bangkrut dan 7 juta orang kehilangan pekerjaan selama 2020. Kondisi ini dipicu ganasnya imbas pandemi COVID-19.

"2020 memang apa boleh buat ya menyedihkan, sekitar 30 juta UMKM bangkrut terutama usaha-usaha mikro. Pekerja informal pulang kampung, kita rumahkan karena banyak yang bangkrut, akhirnya kita catat sebanyak 7 jutaan pekerja informal UMKM yang kehilangan pekerjaan," kata Ketua Akumindo Ikhsan Ingratubun dalam webinar 'Mendorong Digitalisasi Keuangan dan UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Nasional', Jumat (26/3/2021).

Pada 2019 UMKM sempat memberikan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60%. Namun di 2020 pencapaian itu tidak bisa kembali dilakukan karena pandemi COVID-19.

"Kontribusi PDB juga yang sebelumnya di 2019 dari UMKM memberikan kontribusi kepada negara sekitar 60%, tapi di 2020 kami nggak mampu karena nggak mampu bertahan karena UMKM hanya mampu bertahan sekitar 2-3 bulan untuk usaha mikro," terangnya.

Ikhsan menyebut UMKM yang paling banyak gulung tikar adalah di sektor pariwisata karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Pada saat mulai PSBB banyak restoran-restoran yang akhirnya lumpuh, gulung tikar. Jadi yang paling besar itu sektor pariwisata yang sampai saat ini belum bisa bangkit," tuturnya.

Bantuan pemerintah selama pandemi COVID-19 di sektor UMKM dinilai sudah sangat membantu para pelaku usaha, terutama adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 11 Tahun 2020 tentang Relaksasi atau Restrukturisasi Pembayaran Utang, dan Bantuan UKM Rp 2,4 juta yang tahun ini direncanakan cair lebih kecil yakni Rp 1,2 juta.

Namun bantuan insentif fiskal saja tidak cukup. Saat ini yang dibutuhkan UMKM adalah produknya laku, untuk itu diusulkan pemerintah mendorong beli produk lokal. Contohnya, kampanye berbatik tiga kali seminggu.

"Bagaimana caranya supaya kebijakan afirmatif atau keberpihakan pada UMKM selalu meningkat di Indonesia. Salah satu contoh yang konkret misalnya pakai batik sekarang satu minggu 1x, coba dibikin 2-3x pasti berkembang tuh produk-produk batik Indonesia dan lain-lain," tutur Ikhsan.

Dia juga meminta pemerintah membuka akses pasar untuk UMKM seluas-luasnya. "Prinsip usaha UMKM adalah memperoleh akses pasar seluas-seluasnya. Pemerintah harus buka akses itu," ucapnya.

"Nggak ada yang lain, UMKM itu butuh untuk dibeli produknya untuk iklim usaha yang baik. Makanya kadang-kadang kenapa ekspor nggak naik-naik, malah turun, saya bilang gimana mau ekspornya naik, produk kita dalam negeri saja yang sifatnya manufaktur nggak dibeli pemerintah," tambahnya.

(aid/hns)