.webp)
Di tengah derasnya isu rencana impor 1 juta ton beras yang akan dilakukan pemerintah membuat guncangan mental para petani dan pengusaha beras di beragai darerah.
Belum juga wacana impor itu direalisasikan, para mafia sudah lebih dulu bermain dengan menurunkan harga beli gabah dari petani. Kondisi ini jelas membuat banyak petani dan pengusaha lokal di sektor beras menjadi panik.
"Ini semacam ada oknum yang sengaja bermain untuk menjatuhkan mental para petani tanah air, sampai akhirnya presiden republik indonesia Jokowi buka suara untuk meminta setop debat impor beras yang membuat harga beras anjlok (jumat 26 maret 2021). Dan Presiden Jokowi pun sampai meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani turun tangan untuk bantu penyerapan beras petani kata CEO Daun Agro M Hadi Nainggolan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Kisah RI Pernah Swasembada Pangan |
Founder #TaniMillenial ini juga meminta pemerintah harus lebih berhati-hati lagi ke depannya dalam membuat kebijakan terkait impor beras.
"Dalam tahapan "rencana" saja, telah membuat harga gabar sudah anjlok, apalagi kalau benar-benar rencana impor 1 juta ton beras itu terealisasi, tentu dampaknya akan lebih parah lagi buat petani. Tentu ini sangat kita sesalkan," imbuh hadi.
Seharusnya perhatian pemerintah saat ini adalah membangun kolaborasi dengan sektor swasta dalam hal penyerapan beras para petani saat memasuki musim panen yang tengah terjadi hampir diseluruh daerah indonesia.
"Fokus pemerintah mestinya memberikan solusi penyerapan, karena ini yang sangat dibutuhkan oleh para petani sekarang", ujar Hadi.
Untuk solusi penyerapan gabah dan beras petani pada musim panen raya saat ini Hadi Nainggolan menyampaikan perlunya kolaborasi hodling offtaker bersama antara pemerintah dan swasta.
"Saatnya pemerintah memerintahkan bulog dan BUMN lainnya untuk membangun sebuah Holding Offtaker dengan mengandeng pihak swasta. Ini akan menjadi solusi terbaik untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras petani serta ketahanan pangan Indonesia," tutur dia.
Selama ini kolaborasi penyerapan gabah dan beras antara swasta dan pemerintah belum terjalin dengan utuh, semua masih parsial dan berjalan masing-masing. Padahal jika potensi kekuatan ini dikolaborasikan dengan serius tentu akan memberikan dampak signifikan bagi ketahanan pangan nasional dan menjamin kepastian harga yang stabil bagi para petani.
"Kita menunggu respons pemerintah, dan pihak swasta akan siap berkolaborasi membangun holding offtaker," tutup hadi yang juga fungsionaris Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Pusat tersebut.
(hal/dna)
