.webp)
Jumlah pekerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di DKI Jakarta berjumlah 45.140 orang. Dari angka itu, baru sekitar 2,97%, tepatnya 1.342 orang yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19, artinya tak sampai 3% dari jumlah keseluruhan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Gumilar Ekalaya mengatakan, pekerja pariwisata yang sudah divaksinasi adalah para pegawai di hotel-hotel yang menjadi tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 dan juga tempat tinggal sementara tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas di rumah sakit (RS) rujukan COVID-19.
"Kita dari tanggal 2-6 April sudah melakukan vaksinasi sebanyak 1.342 orang, itu adalah karyawan hotel, khususnya hotel yang saat ini menjadi tempat untuk Nakes dan juga OTG (orang tanpa gejala)," ungkap Gumilar dalam konferensi pers virtual, Senin (5/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, saat ini Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI masih memprioritaskan vaksinasi untuk anggota TNI, Polri, pegawai BUMN, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan juga lanjut usia (lansia).
"Memang saat ini masih didominasi untuk kepentingan vaksinasi bagi PNS, Polri, dan juga lansia karena cukup banyak di Jakarta, sehingga memang membutuhkan waktu yang lebih lama lagi," ujarnya.
Namun, saat ini pihaknya terus berupaya agar 45.140 pekerja pariwisata bisa divaksinasi. Ia mengatakan, ada kemungkinan bahwa vaksinasi bagi pekerja sektor ini dimulai lagi pada Juni mendatang.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta Sutrisno Iwantono berharap pemerintah bisa mempercepat program vaksinasi tersebut, dan jumlah vaksin yang ada bisa memadai untuk seluruh pekerja pariwisata DKI.
"Tentu kita ingin dipercepat agar segera kita selesai dengan persoalan pandemi. Tapi tentu ini tergantung dari ketersediaan vaksin. Tadi Pak Gumilar mengatakan kemungkinan vaksin itu turun lagi bulan Juni. Nah kita berharap sebelum Juni itu ada alokasi baru. Tapi itu di luar kemampuan kita, karena memang semua itu ada di pemerintah pusat dan dialokasikan ke pemerintah daerah," tutup Sutrisno.
(vdl/ara)
