Pengin Lapor Unek-unek ke Kantor Sri Mulyani? Cek Nih Caranya

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Kamis, 15 Apr 2021 21:36 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Raker tersebut membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.
Foto: ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI: Menkeu Sri Mulyani Indrawati
Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka layanan informasi khusus melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME. Konsep baru ini memberikan kemudahan bagi seluruh pemangku kepentingan. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME terhubung dengan seluruh kontak layanan yang ada di lingkungan Kemenkeu.

"Tujuan adanya Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME untuk memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan dalam mendapatkan informasi terkait tugas dan fungsi seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga melalui satu layanan bisa diperoleh semua informasi unit kerja Kementerian Keuangan," jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari dalam keterangannya, Kamis (15/4/2021).

Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME bisa diakses melalui telepon dengan kode akses 134. Kemudian via email dengan alamat kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id. Ataupun melalui layanan Hubungi Kami pada situs web Kementerian Keuangan,www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami.

Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME dapat diakses pada setiap hari kerja. Tepatnya, mulai Senin sampai Jumat pukul 08.00 hingga pukul 16.00 WIB.

Namun, pada bulan Ramadan, waktu layanan Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME menjadi pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB. Khusus untuk layanan yang terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi, pegawai Kemenkeu dapat mengakses dalam 24 jam 7 hari seminggu.

Meski demikian, adanya pusat kontak layanan ini tidak menutup pusat kontak layanan lain di lingkungan Kemenkeu, seperti Kring Pajak 1500200 dan Bravo Bea Cukai 1500225.

"Seluruh permintaan informasi, pelaporan gangguan teknis dan pengaduan terkait pelanggaran/fraud akan tercatat dalam sebuah sistem, sehingga prosesnya menjadi akuntabel," kata Rahayu.

Informasi pelapor juga tetap akan terjaga keamanannya, terutama terkait pengaduan terhadap perbuatan yang berindikasi kecurangan dan penipuan. Hal ini merupakan bentuk komitmen Kemenkeu dalam memperbaiki layanan publik, sekaligus meningkatkan transparansi terhadap pengelolaan keuangan negara.

(hal/hns)