Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia Februari 2021 tercatat US$ 422,6 miliar atau setara dengan Rp 6.169 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.600.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 2,7%. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan ULN ini terdiri dari ULN pemerintah yang per Februari mencapai US$ 209,2 miliar atau Rp 3.051 triliun.
"Secara tahunan ULN pemerintah tumbuh 4,6%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2021 sebesar 2,8%. Ini seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, program vaksinasi hingga perlindungan sosial," kata Erwin dalam keterangan resmi, Jumat (16/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jangka waktu utang pemerintah ini terdiri dari menengah-panjang dan dilakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang.
Pemerintah tetap mengelola utang luar negeri pemerintah secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, antara lain sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor konstruksi (15,3%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,7%).
Sementara itu untuk ULN swasta tercatat US$ 210,5 miliar atau Rp 3.073 triliun. ULN swasta ini tumbuh 3,4% lebih tinggi dibandingkan periode bulan sebelumnya 2,5%.
Pertumbuhan ini disebabkan oleh tumbuhnya utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan 5,9%, antara lain didorong oleh penerbitan global bond korporasi di sektor pertambangan.
Berlanjut ke halaman berikutnya.