Ongkir Harbolnas Ramadhan Mau Disubsidi, Ini 3 Faktanya

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Sabtu, 24 Apr 2021 04:00 WIB
Pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim belanja online saat Harbolnas Ramadhan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong daya beli masyarakat.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Pemerintah berencana memberikan subsidi ongkos kirim (ongkir) pada hari belanja online nasional (harbolnas) Ramadhan. Kebijakan itu ditempuh sebagai upaya mendorong daya beli masyarakat yang imbasnya pada perekonomian. Berikut faktanya:

1. Pemerintah Rogoh Rp 500 M

Dalam subsidi ongkir ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 500 miliar. Subsidi itu ditujukan untuk pembelian produk nasional.

"Pemerintah juga mendorong hari belanja nasional, di H-10 dan H-5 di mana untuk hari belanja nasional melalui online ditujukan untuk produk nasional dan pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim sehingga pemerintah menyiapkan Rp 500 miliar," katanya saat menyampaikan Hasil Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (7/4/2021) lalu.

2. Subsidi Ongkir Masih Digodok

Airlangga mengatakan, pemerintah telah menyiapkan subsidi ongkir ini dan telah berkomunikasi dengan sejumlah platform.

"Terkait dorongan kegiatan hari belanja online nasional, pemerintah sudah mempersiapkan paketnya dan sudah membicarakan dengan para platform. Pada prinsipnya para platform juga ingin berkontribusi, artinya para platform juga akan menanggung daripada ongkos kirim dan ini sedang dipersiapkan dengan Menteri Perdagangan (Mendag)," ujar Airlangga dalam acara Perkembangan Perekonomian Terkini serta Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), secara virtual, Jumat (23/4/2021).

3. Platform Juga Ikut Tanggung Ongkir

Airlangga bilang, beberapa platform akan menanggung ongkir kirim. Jadi, dia menekankan, ada ongkos kirim yang ditanggung pemerintah, ada juga yang ditanggung platform.

"Terkait akuntabilitas menjadi penting karena itu nanti sistemnya beberapa platform akan menanggung sendiri ongkos kirimnya. Jadi nanti kami akan lihat mana yang ditanggung pemerintah, mana yang ditanggung oleh platform, dan ini sudah pernah dilakukan sehingga tentu kita akan nanti mengumumkan kepada publik langkah-langkah yang dilakukan," terangnya.

(acd/fdl)