.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan melekat. Artinya, THR PNS cair tanpa komponen lain seperti tunjangan kinerja (tukin).
Pemerintah beralasan, kondisi pandemi COVID-19 membuat pemerintah harus menekan anggaran pengeluaran belanja dalam APBN tahun ini agar tak jebol. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya mencairkan THR tahun ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan hak kepada ASN, TNI, Polri dan pensiunan.
"Di sisi lain pemerintah memahami dalam situasi tahun ini, kondisi COVID membutuhkan dana dari anggaran APBN bagi penanganan dan sekaligus memberikan perhatian bagi masyarakat yang masih butuh dukungan dari pemerintah," ungkap Sri Mulyani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan tersebut rupanya menuai polemik karena tanpa tukin THR PNS kali ini dinilai terlalu kecil. Mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, agar hal ini tak menjadi polemik berkepanjangan harus ada transparansi kebijakan perihal kebijakan terkait THR yang diambil.
"Berapa dana tersedia, mau dibagi kapan, dan semua mendapatkan alokasi secara fair," tutur dia.
Ia melanjutkan, ada komponen belanja lain yang bisa dipangkas ketimbang komponen THR PNS. Komponen yang dimaksud adalah komponen tunjangan yang diterima pejabat tinggi lembaga dan intansi pemerintah.
"Pejabat tinggi pada umumnya memperoleh banyak komponen tambahan seperti honor program dan proyek-proyek tertentu. Pejabat eselon II dan I di Pusat banyak yang merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN atau BUMD atau anak anak perusahaannya. Kalau mau berkorban untuk pegawai level menengah dan bawah, para pejabat tinggi yang harus mau dipotong THR-nya," tutur dia.
Menurut Sudirman Said, hidup ASN atau PNS golongan menengah dan bawah, apalagi yang memilih hidup jujur hanya mengandalkan gaji bulanan yang diterimanya besrte tunjangan atas hasil kerjanya.
"THR bagi mereka sangat berarti. Semoga para penentu kebijakan menerapkan asas keadilan dengan mempertimbangkan proporsionalitas," sambung dia.
Terpisah, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan Komunikasi publik memang tantangan yang terus berulang dan kekurangan ini tidak dengan serius diselesaikan.
Padahal bila dikomunikasikan dengan baik akan seperti ini, tentu saja akan banyak ASN yang bisa mengantisipasi sejak awal.
"Tapi, saya yakin Presiden Jokowi akan bijak tentang hal ini termasuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Keuangan," tandasnya.
(dna/dna)
