Utak-atik Investasi, Transfer Dana ke Daerah Bisa Ditunda Lho

Soraya Novika - detikFinance
Senin, 10 Mei 2021 18:15 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mewanti-wanti para Kepala Daerah terkait pelayanan investasi. Penilaian kepada para kepala daerah baik itu bupati, gubernur atau wali kota ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga Dan Pemerintah Daerah.

"Ada Perpres 42 tentang penilaian kinerja untuk Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah di mana Perpres tersebut diberikan tanggung jwb kepada K/L menjadi koordinator penilaian. Jadi nanti ada penilaian kepada K/L dan Bupati, Gubernur dan Wali Kota," ujar Bahlil dalam dialog daring bertajuk 'Menteri Investasi/Kepala BKPM Menjawab Apeksi' secara daring, Senin (10/5/2021).

Bagi Kepala Daerah yang pelayanan investasinya buruk bakal kena sanksi salah satunya adalah penundaan transfer daerah dan dana bagi hasil.

"Yang buruk atau tidak bagus sanskinya mohon maaf ini sanksinya sampai menunda transfer dana daerah, kemudian dana bagi hasil pun bisa ditunda. Itu menurut Perpres, bukan menurut Bahlil Lahadalia," katanya.

Sedangkan, bagi Kepala Daerah yang pelayanan investasinya baik akan mendapat penghargaan berupa penambahan anggaran.

"Yang baik pasti ada hadiahnya berupa penambahan anggaran," ucapnya.

(fdl/fdl)

Tag Terpopuler