Link and match ketenagakerjaan dan transformasi kewirausahaan merupakan salah satu fokus Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam mengentaskan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Lalu bagaimana implementasinya saat ini?
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengutip hasil studi Bappenas dan Bank Dunia (2020) yang menunjukan bahwa Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) Indonesia berada pada tingkat dasar menuju menengah. SIPK Indonesia saat ini masih belum optimal, belum ideal, serta terbatas.
Oleh karena itu, dibutuhkan upaya membangun SIPK yang ideal untuk mempercepat upaya pengurangan pengangguran dan memperluas kesempatan kerja. Permasalahan pasar kerja di Indonesia yakni mismatch lulusan pendidikan dengan dunia kerja, job matching yang kurang efisien, kurangnya jumlah tenaga kerja yang sesuai kebutuhan kerja, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sistem informasi pasar kerja kita harus didorong lebih kuat lagi. Setidak-tidaknya menuju sistem pasar kerja ideal seperti di Korea Selatan yang memiliki lima karakteristik, yaitu relevan, handal, efisien, berfokus pada klien, dan komprehensif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/5/2021).
Diungkapkannya, pengembangan, perbaikan, dan optimalisasi pasar kerja menemukan momentumnya di masa pandemi mengingat ketersediaan data ketenagakerjaan yang dinamis menjadi penentu kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Pelaksanaan bantuan subsidi upah (BSU) dengan BPJS Ketenagakerjaan menjadi modal awal integrasi sistem pasar kerja yang baik.
"Kementerian Ketenagakerjaan membuat grand design pengembangan pasar kerja Indonesia dibagi tiga tahap, dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada jangka pendek (realtime) dikembangkan sistem informasi pasar kerja (Labor Market Information System-LMIS)," ujar Ida.
"Selanjutnya, untuk kepentingan perencanaan pendidikan dan pelatihan vokasi jangka menengah dikembangkan sistem monitoring keterampilan (skill monitoring system)," tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan untuk analisis tenaga kerja jangka panjang dan bersifat strategis terkait kebijakan pembangunan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang dikembangkan kerangka analisis permintaan tenaga kerja (demand analysis framework) atau perencanaan tenaga kerja (manpower planning framework).
"Diharapkan dengan link and match ketenagakerjaan ini dapat membangun integrasi pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja secara lebih menyeluruh," ujarnya.
Transformasi Kewirausahaan
Lebih lanjut Ida mengatakan Kemnaker terus mendorong masyarakat mengembangkan diri menjadi entrepreneurship atau wirausahawan. Salah satunya dengan program berbasis pada kompetensi SDM, yakni dengan cara menciptakan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri (WBTKM).
Program WBTKM memfasilitasi kaum muda yang memiliki minat berwirausaha dengan menyediakan teknologi untuk mendorong kreativitas kaum muda dalam rangka mendukung industri kreatif. Selain itu, Kemnaker memberikan bantuan sarana usaha agar pengetahuan yang diterima masyarakat dapat diimplementasi menjadi suatu produk berkualitas baik dan memiliki daya saing.
Kemnaker juga meluncurkan program kewirausahaan inkubasi bisnis dengan tujuan menjadikan pelaku wirausaha yang tangguh, inovatif, kreatif, serta berdaya saing tinggi.
"Inkubasi bisnis ini merupakan tahapan memberdayakan wirausaha maupun calon wirausaha potensial melalui kegiatan bimbingan dalam jangka waktu tertentu dengan pendampingan usaha berbasis pemanfaatan sumber daya lokal yang kreatif dan inovatif," ujarnya.
"Diharapkan usaha rintisan program Kemnaker ini dapat menjadi pencipta lapangan kerja baru dan kekuatan perekonomian," imbuhnya.
Menurut Ida, salah satu ikhtiar transformasi kewirausahaan yang sedang dilakukan Kemnaker ialah mengupayakan bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM) sebagai mitra program wirausaha. Ini dilakukan sebagai langkah pemerintah untuk menjalankan program pemulihan ekonomi nasional saat COVID-19.
"Kerja sama ini nantinya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan juga diharapkan berdampak positif pada masyarakat," pungkasnya.
(ega/dna)