Babak Baru Isu Bea Masuk Brompton Sri Mulyani

Danang Sugianto - detikFinance
Rabu, 19 Mei 2021 07:24 WIB
Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal keberadaan Harley Davidson dan Brompton di pesawat Garuda. Menteri BUMN ungkap pemilik Harley itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Polemik masuknya sepeda Brompton yang dibawa oleh rombongan Kementerian Keuangan kembali mencuat. Lembaga Pengawalan Pengawasan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) akan mengajukan pra peradilan terhadap perkara yang dihentikan tersebut.

Masalah ini berawal dari masuknya dua sepeda Brompton pada November 2019 yang lalu dari Doha tanpa kelengkapan dokumen perizinan. Sepeda itu datang bersama rombongan Kementerian Keuangan yang kemudian menyeruak isu bahwa sepeda itu milik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Nah yang diperkarakan kembali saat ini adalah perkara itu disudahi tanpa adanya penetapan siapa yang menjadi tersangkanya.

Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho mengaku akan menyerahkan tutuntuan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penghentian penyidikan tindak pidana bidang kepabeanan pada pengiriman sepeda Brompton dalam rombongan pemerintah RI.

"Besok kita daftarkan itu. Tapi saya sudah share soft copy-nya duluan," tuturnya kepada detikcom, Selasa (18/5/2021).

Kurniawan menjelaskan pihaknya dalam kasus itu penyidik Ditjen Bea Cukai telah menyita dua sepeda Brompton yang menjadi akar perkara. Sepeda itu datang pada November 2019 dari Doha yang menurutnya tanpa dilengkapi dokumen perizinan impor barang.

"Kejadiannya kan 11 November 2019 dan itu diakui oleh pejabat di Kementerian Keuangan, Pak Syarif Hidayat kan sudah mengakui itu dan memang ada. Kemudian barang itu dikuasai oleh negara sekitar September 2020, kemudian dimiliki oleh negara Februari 2021," terangnya.

Menurut Kurniawan dalam rangkaian kejadian tersebut, sepeda Brompton tersebut disita dari pemiliknya. Dia menilai jika benar seperti itu seharusnya ada pihak yang merupakan pemilik dijadikan tersangka.

"Nah ini kan nggak terjadi, harusnya ditentukan dulu siapa yang bertanggung jawab terhadap ini. Bahwa kemudian nanti dihentikan oleh jaksa agung, itu nanti, tapi tentukan dulu siapa tersangkanya. Penyidikan kan output-nya adalah siapa tersangkanya," tegasnya.

Kurniawan lalu menyamakan kasus tersebut dengan kasus penyelundupan Harley-Davidson dan barang berharga lainnya yang dilakukan oleh petinggi Garuda Indonesia beberapa waktu yang lalu.

"Itu konstruksi kasusnya sama persis. Bedanya hanya kapan barang itu dikuasai negara. Kalau Harley itu pada saat tertangkap tangan dia langsung dikuasai negara, tersangkanya baru ditentukan kemudian. Tapi tersangkanya kan ada. Di dalam kasus Brompton ini barangnya disita oleh negara tapi tersangkanya tidak ada, kan nggak mungkin. Itu yang kemudian kami ajukan praperadilan," tegasnya.

Pihak Bea dan Cukai pun buka suara. Baca di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2