.webp)
Rencana Work From Bali yang digencarkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dinilai ekonom kurang tepat. Luhut sendiri mendorong pegawai di 7 kementerian koordinasinya untuk bekerja dari Pulau Bali.
Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira rencana Work From Bali untuk pegawai kementerian dinilai hanya membuang anggaran.
Anggaran APBN, menurut Bhima, baiknya digunakan untuk mendukung belanja kesehatan dan perlindungan sosial daripada untuk perjalanan dinas pegawai kementerian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau pegawai pemerintah disuruh Work From Bali, sepertinya sayang sekali anggaran APBN digunakan untuk perjalanan dinas. Masih banyak kebutuhan anggaran yang urgent, yakni belanja kesehatan dan belanja perlindungan sosial," kata Bhima kepada detikcom, Rabu (19/5/2021).
Bhima justru bingung, di tengah melebarnya defisit APBN, tetapi masih ada dana yang digunakan untuk rapat di Bali. "Ini saja karena pemerintah kebingungan karena defisit APBN melebar, bahkan tarif PPN mau dinaikan, kok dana yang ada digunakan buat rapat di Bali," ujarnya.
Bhima juga meningkatkan agar pemerintah jangan mubazir menghamburkan anggaran untuk perjalan dinas. Dampak perjalanan dinas ke daerah pun menurutnya tak besar. Alih-alih memberikan dampak ekonomi, perjalanan dinas justru menurutnya cuma untungkan pegawai pemerintah saja.
"Jangan mubazir, sejauh ini anggaran perjalanan dinas dampaknya terbatas bahkan cenderung menguntungkan pegawai pemerintah itu sendiri," kata Bhima.
Apa kata ekonom lain soal langkah Luhut ini? klik halaman berikutnya.
