DPR Pastikan Rancangan Ekonomi Makro 2022 Dibahas Secara Transparan

Nadhifa Sarah Amalia - detikFinance
Kamis, 20 Mei 2021 15:36 WIB
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto-Golkar
Jakarta -

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kebijakan fiskal 2022 itu mengangkat tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Menurut Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, pembahasan KEM-PPKF akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap publik di tengah keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.

"Sebagai mitra kerja dari Kementerian Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, saya selaku Ketua Komisi XI DPR RI akan mengawal pembahasan KEM-PPKF sebagai pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dengan transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada kepada publik di tengah keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional," ujar Dito Ganinduto dalam keterangan tertulis, Kamis (20/05/2021).

Lebih lanjut, Dito mengungkapkan pemulihan ekonomi masih menjadi hal yang penting dalam rangka mencapai sasaran kerangka ekonomi makro Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Hal ini termasuk reformasi struktural demi meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19.

"Tema RKP Tahun 2022 sejalan dalam mencapai visi Indonesia Tahun 2045. Agenda pemulihan ekonomi masih menjadi bagian penting dalam rangka mencapai sasaran kerangka ekonomi makro RKP tahun 2022, termasuk reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing perekonomian pasca pandemi COVID-19 harus dilakukan bersamaan dengan agenda pemulihan ekonomi nasional," tambahnya.

Dia mengungkapkan pandemi COVID-19 yang masih berlanjut di tahun 2021 masih memberikan dampak terhadap perekonomian dunia dan nasional. Ia berharap pulihnya perekonomian global memberikan dampak terhadap pulihnya perekonomian nasional.

"Program vaksinasi untuk mencapai herd immunity tetap harus dilakukan di tahun 2021, termasuk dengan pelaksanaan APBN 2021 sebagai countercyclical dan eksekusi program PEN 2021 menjadi dasar dan landasan perumusan kebijakan dan sasaran makro pembangunan di tahun 2022," terangnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan jika perbaikan perekonomian akan terus terakselerasi. Oleh karena itu, harus adanya usaha lebih dalam melaksanakan kebijakan tahun 2021 oleh pemerintah.

"Sampai dengan triwulan I 2021, penerapan PPKM Mikro telah memberikan dampak terhadap leading indicator ke arah perbaikan dan terus menguat. Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2021 sebesar 0,74% (yoy) lebih rendah dari kontraksi triwulan IV 2020 sebesar 2,19% (yoy) menunjukkan bahwa perbaikan perekonomian terus terakselerasi," tuturnya.

"Oleh sebab itu, extra effort pelaksanaan kebijakan tahun 2021 harus terus dilakukan oleh pemerintah, termasuk dampak dari pelaksanaan UU Cipta Kerja sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional," pungkas Dito.

(akd/ega)